MAKALE, UJUNGJARI–Bupati Theofilus Allorerung, Sabtu (25/6) menanggapi dan menjawab pandangan umum 6 fraksi DPRD Tana Toraja pada paripurna dewan, dipimpin Ketua DPRD Welem Sambolangi.
Enam fraksi DPRD Tana Toraja silih berganti menyampaikan pandangan umumnya masing-masing fraksi Golkar jubir Bertha Pidun, Nasdem Yohanis Lithang, Hanura Andareas Tadan, Gria Drs Litha, PDIP, Martinus Paonganan, dan Demokrat Timotius Tumbu, terhadap Pertanggungjawaban APBD 2021, Ranperda Perubahan Perda No 10 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demikian pula rencana induk pembangunan kepariwisataan 2021-2030, dan penyelenggaraan kearsipan, serta fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan frekursor narkoba.
Kata Bupati Theo, lima Ranperda di bahas dewan penting dan strategis. Demikian pula LKPJ 2021 merupakan Penilaian dan pengujian BPK. Tentunya LHP BPK Tana Toraja tahun ini dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) tantangan yang garus diperbaiki menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Apalagi dengan temuan BPK di Tana Toraja kurang lebih Rp 100 milyar, tentu menjadi catatan penting dan husus kiranya KUA dan PPAS APBD 2023 sudah dapat dihindari temuan serupa, termasuk pengelolaan asset sudah stabil dengan menghapus yang sudah tidak jelas, sebab tekad Pemda Tana Toraja 2023 sudah WTP.
Olehnya itu pasca penetapan APBD 2023, penyusunan APBD Perubahan sudah dibahas Agustus 2023. Diakui Theo, ada dua penganggaran tahun 2023 tidak bisa dihindari, selain fenomena utang, juga anggaran Pilkada kurang lebih 41 milyar dimulai tahapan 2022, namun penganggarannya sudah dimulai tahun 2023 sekitar Rp 25-30 milyar, ujar Theo.
Hal lain juga menjadi perhatian adalah nasib honor daerah menjadi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemda harus siapkan anggaran sekitar Rp 21 milyar. Belum termasuk anggaran Covid melekat dimasing-masing OPD hingga ke tingkat Lurah dan Lembang. Karena itu target PAD hendaknya mengalami peningkatan, sehingga pembahasan Ranperda di dewan lebih dipertajam demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dan tidak kalah penting perintah Pusat penurunan angka kemiskinan sekitar 10 persen, maupun stunting yang ditentukan lingkungan sehat. Demikian pula Pembangunan kepariwisataan Tator masih minim pengembangan infra struktur mendukung kawasan strategis pariwisata nasional (KSP).
Meski demikian harapan baru dengan menjadikan kawasan hutan menjadi perhutanan sosial, kabar baik bagi 89 lembang di Tana Toraja berbatasan langsung dgn kawasan hutan sekitar 53 hektar, tutup Theo.(agus)
