Sulsel
Ini Alasan Adnan Soal Turunnya Belanja Modal RAPBD 2024
GOWA, UJUNGJARI.COM — Memasuki tahap pemandangan umum pembahasan RAPBD Gowa tahun anggaran 2024, sejumlah fraksi di DPRD Gowa mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti disampaikan juru bicara dari Fraksi Karya Natsir Sega.
Dalam pandangan umum, Natsir mengatakan, setelah mengkaji dan menelaah RAPBD tahun 2024 fraksinya mengharapkan beberapa penjelasan salah satunya adalah laju inflasi Kabupaten Gowa yang dinilainya cukup tinggi.
“Kami ingin penjelasan apakah memang benar tingginya inflasi di Kabupaten Gowa dipengaruhi faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas,” kata Natsir.
Hal senada disampaikan Abd Salam Rani dari Fraksi Demokrat yang meminta penjelasan terkait adanya penurunan belanja modal yang awalnya di 2023 sebesar 23 persen kini turun menjadi 15 persen di 2024.
Menanggapi itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menjawab beberapa pertanyaan dengan lugas dan simple dalam Pemandangan Umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan dan Ranperda APBD tahun anggaran 2024 di DPRD Gowa, Rabu (25/10) kemarin.
Dihadapan pimpinan dan para anggota dewan, Adnan menjelaskan satu persatu pertanyaan yang dilontarkan dari juru bicara fraksi, diantaranya terkait kondisi penurunan belanja modal Pemkab Gowa di 2024.
Terkait turunnya belanja modal dari 23 persen (2023) menjadi 15 persen (2024), Adnan menjelaskan bahwa turunnya belanja modal Pemkab Gowa itu dikarenakan adanya biaya Pilkada yang cukup besar.
“Pada Pilkada untuk 2024 nanti Pemkab Gowa telah menganggarkan sebesar 40 persen atau berjumlah Rp 30 miliar untuk tahun 2023 dan di 2024 kita anggarkan lagi 60 persen. Sehingga ini sangat berpengaruh pada turunnya belanja modal kita,” kata Adnan.
Sementara soal data inflasi yang disampaikan oleh Fraksi Karya Perjuangan, tinggi, Adnan menjawabnya singkat.
“Berdasarkan dari pusat, Kabupaten Gowa bersama Pekanbaru adalah daerah dengan tingkat inflasi rendah dari tahun ke tahun. Apalagi setiap minggu kita rapat inflasi yang dipimpin langsung oleh Kemendagri disitu tidak pernah menyebutkan inflasi Kabupaten Gowa tinggi,” tandas Adnan.
Selain soal belanja modal dan inflasi, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat menyorot fungsi APIP di Kabupaten Gowa lemah. Karena sorotan itu, Adnan pun membeberkan jika apa yang disorotkan Fraksi Partai Demokrat dinilainya tidak tepat.
“Kenapa? Sebab mulai saat ini tidak ada satu pun perencanaan, program dan pekerjaan yang tidak direview oleh Inspektorat bahkan pencairannya pun itu harus direview oleh Inspektorat baru bisa dicairkan dananya. Jadi kira-kira pengawasan APIP yang bagaimana lagi karena Kabupaten Gowa adalah Kabupaten satu-satunya di Sulsel yang APIP-nya level 3,” timpal Adnan.
