GOWA, UJUNGJARI.COM — Usai menggelar Pendidikan Politik dan Demokrasi dengan menghadirkan media dan Ormas/OKP, kini Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa kembali mengajak para media dan Ormas/OKP untuk lebih meningkatkan pengawasan bersama dalam masa tahapan kampanye Pemilu 2024.
Kali ini, Bawaslu melakukan sharing dengan media serta Ormas/OKP dalam bentuk dialog tematic yang dikemas dalam nuansa santai ‘Ngobrol Pemilu’ (Ngopi) bareng di salah satu cafe di kawasan Jl Andi Tonro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada Rabu (13/12) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dialog tematic bertema ‘Meritokrasi dan Pendidikan Politik dalam Mendorong Netralitas dan Anti Politik Uang Jelang Pemilu 2024’ ini, Bawaslu Gowa menghadirkan narasumber Ikbal Latif (dosen Sosiologi Fisip Unhas) yang juga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam dialog yang diikuti para insan jurnalis baik dari media cetak, media elektronik maupun media online ini, Ikbal Latif memaparkan sejumlah problem-problem Pemilu yang dari Pemilu ke Pemilu tidak berubah.
Problem abadi yang dimaksud Ikbal Latif adalah politik uang serta netralitas ASN yang menurutnya sangat susah dihilangkan. Bahkan menurut Ikbal Latif, politik uang dalam Pemilu, Pilpres hingga Pilkada sudah menjadi candu bagi masyarakat. Diyakini tidak bagus tapi tetap juga dilakukan. Politik uang ini dianggap bersahabat dengan Pemilu.
llok
“Karena menjadi candu maka yang lahir dari pemilih adalah kalimat.. kalau begitu yaa kita harus pilih tapi ADAKAH ?! Nah inilah yang terjadi di masyarakat. Uangnya jadi candu kendati masyarakat paham bahwa pilihannya itu beda dari caleg yang menawarinya uang. Tapi akhirnya diambil juga,” kata Ikbal Latif di hadapan peserta forum dialog.
Dikatakan Ikbal Latif, politik uang itu tidak bisa hilang dan sangat susah hilang. Tapi menurutnya, untuk melakukan pengawasan melekat memang dibutuhkan sinergitas pengawasan bersama antara Ormas, media dan masyarakat secara umum.
Ikbal Latif pun menilai memang perlu ada meritokrasi ini sebab meritokrasi itu beroritensi pada kinerja, kualitas, kapasitas dan kompetensi. Jadi menurut Ikbal Latif, partai politik itu harus membangun meritokrasi sehingga Parpol itu bisa melakukan kompetensi kepada para calegnya.
“Tapi kita lihat selama ini Parpol kita ini lemah dari berbagai sisi. Saya punya pendapat kalau mau partai politik itu bagus maka harus ada intervensi negara. Negara kasih uang ke Parpol dan setiap tahunnya diaudit. Saya kira dengan intervensi ini Parpol akan berhati-hati menjalankan strateginya dalam berdemokrasi dan betul-betul Parpol bisa melakukan meritokrasi terhadap para calegnya, ” kata Ikbal.
Hal senada dengan netralitas ASN (aparatur sipil negara). Setiap ada Pemilu, termasuk Pilpres dan Pilkada, ASN itu selalu menjadi dilema. Di satu sisi kerap ASN atau birokrat dijadikan mesin birokrasi yang dinilai lebih efektif mendulang suara dibanding Parpol. Padahal di UU Pemilu, ASN itu harus netral.
“Bagaimana mau netral kalau status mereka diintervensi atasan karena harus memperjuangkan keluarga atasan atau partai atasan misalnya. Karena posisi dilematis ini sehingga akhirnya banyak ASN meminta agar status mereka dibuat sama dengan TNI-Polri yang tidak punya hak memilih. Itulah dilema yg dimiliki ASN kita. Sekarang ini ASN boleh ikut kampanye tapi tidak dibolehkan membawa memegang simbol-simbol partai, caleg atau capres-cawapres. Bagaimana jika caleg atau calon itu adalah orang yang serumah dengan ASN itu semisal suami atau istrinya atau anaknya. Tidak membantu memsosialisasikan keluarganya, salah. Membantu, kena pelanggaran. Contoh lain, ASN tidak membantu keluarga pimpinannya yang menjadi caleg atau tidak berpihak kepada pimpinannya yang ikut Pilkada misalnya. Ini semua rawan intervensi dan dilema bagi ASN,” papar Ikbal Latif.
Sementara itu Koordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gowa Juanto dalam dialog tersebut, meminta media dan Ormas/OKP tetap mengambil perannya dalam menciptakan kelancaran, aman dan suksesnya Pemilu 2024 yang puncaknya (pemilihan) dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Juanto mengatakan, politik uang itu sebenarnya merendahkan harkat dan martabat masyarakat pemilih. Menurut Juanto, persepsi yang lahir adalah politik itu adalah kesempatan, sehingga persepsinya adalah kesempatan mendapatkan uang dari caleg atau tim pemenangan capres-cawapres.
“Jangan sampai kita mempersepsikan politik itu adalah kesempatan. Yakni rela mencoblos seseorang dengan kepentingan tertentu. Ingat jika kita salah pilih orang menjadi wakil rakyat maka masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya. Misalnya kita salah memilih caleg, ini misalnya yaa, dan kemudian kita datang mengeluhkan jalanan rusak dan sebagainya. Dan begitu kita datang meminta perhatian wakil yang kita pilih ternyata jawaban si caleg tersebut, bukankah urusan kita sudah selesai dengan nilai 100 ribu. Nah inilah dampak dari pilihan kita yang karena diberi sesuatu itu (politik uang), ” kata Juanto. –
