MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam agenda coffee morning yang digelar Kamis, 3 Juni 2025, Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, menegaskan pentingnya keterbukaan dan kecepatan layanan informasi publik, khususnya terkait ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara yang berlangsung di kantor Disnakertrans Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, ini turut dihadiri oleh insan media dan menjadi ajang pemaparan berbagai program unggulan, termasuk platform digital Saoraja dan aplikasi pendukung Madeceng serta masukan peningkatan layanan.
“Salah satu bentuk pelayanan terbaik adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat. Saoraja kami hadirkan sebagai rumah besar data dan layanan informasi ketenagakerjaan,” ujar Jayadi Nas.
Sebab mempermudah akses informasi dan layanan kepada masyarakat adalah hal yang selalu ditekankan oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Nama Saoraja sendiri berasal dari Bahasa Bugis yang berarti “rumah besar”, tempat tinggal bangsawan yang sarat makna kepemimpinan. Filosofi ini diterjemahkan oleh Disnakertrans Sulsel ke dalam bentuk digital sebagai portal terintegrasi untuk semua informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Platform yang diluncurkan sejak 2023 itu kini sedang mengikuti ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) KemenpanRB dan dapat diakses oleh publik melalui laman resmi saoraja.sulselprov.go.id.
Jayadi menjelaskan bahwa Saoraja tidak hanya menyediakan layanan informasi publik dan infografis data sektoral, tetapi juga bersifat inklusif. Fitur aksesibilitas untuk penyandang disabilitas seperti mode disleksia, pembaca layar, dan kontras tinggi telah disematkan.
“Kami ingin semua warga bisa mengakses informasi tanpa hambatan. Termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” kata Jayadi.
Dalam diskusi yang berlangsung, isu ketenagakerjaan di Sulsel dan global juga menjadi perhatian.
Jayadi menyoroti kondisi para pekerja migran asal Sulsel, terutama yang berada di kawasan Timur Tengah. Untuk Sulsel menjadi pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) kedua terbesar ke kawasan tersebut.
Diketahui, sebanyak 97 warga negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dari Iran karena konflik dengan Israel. Pemprov Sulsel memastikan, tak ada warga asal Sulsel yang ikut dievakuasi.
Untuk Timur Tengah masih mengambil sikap wait and seen untuk pengiriman tenaga kerja. Berkoordinasi dengan pemerintah Pusat memastikan semuanya aman.
Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) akan senantiasa sangat berhati-hati. Jayadi menilai rencana pembukaan moratorium kembali merupakan hal baik.
“Sehingga koordinasi satu sama lain,” sebutnya.
Adapun pengiriman pekerja didominasi tujuan Arab Saudi. Selain pekerja migran. Untuk tujuan belajar, Iran juga menjadi pilihan.
Disnakertrans Sulsel juga mencatat, dalam beberapa bulan terakhir terdapat 29 WNI asal Sulsel dideportasi dari Malaysia karena berbagai hal. Diantaranya, tidak memenuhi persyaratan izin kerja atau VISA telah habis dan masalah persyaratan sebagai pekerja migran atau secara ilegal berangkat.
“Baru-baru dipulangkan ada yang usia 10 hari bayinya, kena sweeping. Kami jemput di Parepare, itu salah satu contohnya,” sebutnya.
“Ada juga yang baru keluar dari penjara hanya bermodalkan pakaian di badan di deportasi juga kami jemput. Beberapa ditampung dulu di sini (Disnakertrans), termasuk diantar ke daerah asalnya. Kami selalu memonitor,” tambahnya.
Upaya peningkatan pelayanan tak hanya lewat digitalisasi. Disnakertrans juga memfasilitasi pelatihan keterampilan dan menggelar job fair (pameran kerja) di berbagai wilayah. Waktu terdekat pada 27–28 Juli akan diadakan di Parepare diikuti 25 perusahaan, kemudian di Makassar.
“Pada pelaksanaan sebelumnya, lebih dari 200 orang berhasil direkrut oleh sekitar 25 perusahaan peserta, termasuk PT IMIP, Pertamina, BRI, dan lainnya. Kami mendorong agar jumlah perusahaan terus bertambah di setiap event,” harapnya.
Disnakertrans juga mendorong peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja yang masih menempuh pendidikan. Serta pelatihan dan skill kepada masyarakat.
Untuk terlapor secara resmi untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah ada 700 pekerja terdampak selama enam bulan terakhir atau hingga awal Juli 2025.
Disnakertrans Sulsel memiliki Satgas PHK yang memonitoring dan memberikan penanganan atau solusi bagi mereka yang dirumahkan. (rhm)
