MALILI,UJUNGJARI.COM–Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mewanti-wanti pengelola dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk disiplin dalam menyajikan makanan untuk anak sekolah. Semua dapur yang beroperasi diwajibkan mengantongi sertifikat layak yang Kementerian Kesehatan serta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Penegasan itu disampaikan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati, Rabu (08/10). Saat rakor, Irwan Bachri Syam didampingi Wakil Bupati, Hj Puspawati Husler.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Irwan menyampaikan bahwa, berdasarkan evaluasi data yang ada dari 24 sampai 30 titik dapur MBG yang ada di Kabupaten Luwu Timur, dua di antaranya yang baru beroperasi.
“Dua dapur MBG yang beroperasi yakni di Malili dan Towuti. Namun, ini belum sesuai dengan capaian target MBG kita yakni minimal 50% yang harusnya sudah beroperasi,” ungkapnya.
Lainnya ada 13 yayasan yang sudah melapor dan mulai melakukan pembangunan. Di antaranya Yayasan Evara Nusa Bakti dan Mitra di Burau, Yayasan Magnolia Champaca Virginiana dan Mitra di Angkona, dan Yayasan Kemala Bhayangkari dan Mitra di Mangkutana.
Selain itu juga ada Yayasan Manunggal Kartika Jaya dan Mitra di Malili, Yayasan Mawar Dua Tujuh dan Mitra di Angkona, serta beberapa yayasan lainnya.
Sedangkan yayasan yang sudah beroperasional yakni Yayasan Bowo Garuda Indonesia di Malili dan Yayasan Berkah Ininnawa Nusantara di Towuti.
“Ada tiga hal yang perlu saya tekankan kepada pemilik yayasan dan mitranya yakni Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai. Kalau ketiga sertifikat ini tidak dimiliki MBG kita, tidak usah beroperasi dulu,” tegas Bupati Irwan.
Lebih lanjut, Bupati berharap agar 13 yayasan yang telah terdaftar dapat segera beroperasi. Apabila dalam kurun waktu 45 hari belum juga beroperasi, maka akan dilaporkan dan status pendaftarannya dapat dibatalkan.
“Dalam waktu dekat ini saya bersama Wakil Bupati, Kapolres dan Pabung akan turun melakukan inspeksi ke dapur-dapur untuk memastikan kondisi di lapangan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan,” tuturnya.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kab. Luwu Timur, Sasmita menjelaskan, akan mewajibkan Kepala SPPG membuat media sosial untuk monitoring terkait makanan yang diberikan sesuai dengan aturan Badan Gizi Nasional.
Sasmita menambahkan, disetiap Kecamatan akan ada Koordinasi Kecamatan (Korcam) yang akan melakukan koordinasi lintas Kecamatan.
“Untuk calon Kepala SPPG agar melakukakn MoU dengan sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa MBG yang diberikan sudah tepat sasaran,” jelasnya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, para Camat, para Yayasan, dan tamu undangan lainnya. (bla)
