Lurah dan Panitia Pemilihan “Kunci” Lolos Jadi Ketua RT/RW di Makassar

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemilihan Ketua RT dan RW di Kota Makassar mulai diwarnai aroma tidak sehat. Sejumlah warga menuding jelang proses pemilihan di tingkat kelurahan tidak transparan. Bahkan, muncul dugaan adanya pengaturan calon yang akan diloloskan.

Informasi yang dihimpun, sejumlah nama calon RT/RW disebut-sebut sudah “diatur” sebelum pemilihan dimulai. Nama-nama tersebut bahkan dikabarkan telah diajukan lebih dulu ke meja lurah untuk mendapatkan restu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah ada yang diatur dari awal. Kami dengar nama-nama calon sudah disetorkan duluan sebelum pemilihan,” ungkap Sudirman (55) Warga Pai Kecamatan Biringkanaya, Minggu (26/10/2025).

Menurut dia, peran lurah dan panitia pemilihan sangat menentukan siapa yang akan lolos menjadi calon. Mereka dianggap sebagai “kunci” dalam proses seleksi administrasi dan penetapan calon RT/RW.

“Kalau lurah tidak setuju, calon bisa gugur. Padahal pemilihan seharusnya terbuka untuk semua warga yang memenuhi syarat,” tambahnya.

Kondisi ini memunculkan keresahan di masyarakat. Warga khawatir pemilihan RT/RW hanya formalitas untuk meloloskan orang-orang tertentu yang dekat dengan aparat kelurahan.

Pengamat politik lokal menilai, fenomena ini mencederai semangat demokrasi di tingkat paling bawah. “RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika proses pemilihannya sudah diatur, maka potensi konflik sosial dan kekecewaan warga akan muncul,” ujar pengamat politik Universitas Negeri Makassar, Dr. Rahmat S., M.Si.

Warga berharap Wali Kota Makassar turun tangan dan mengawasi langsung proses pemilihan di seluruh kelurahan agar tidak terjadi manipulasi dan intervensi pihak tertentu.

Fenomena ini membuat sebagian warga mulai menilai sistem pemilihan RT/RW justru tidak efisien. Selain rawan manipulasi, anggaran besar yang digunakan untuk proses pemilihan dianggap tidak sebanding dengan hasilnya.

“Kalau memang sudah diatur dari awal, sebaiknya ditunjuk saja. Buat apa habiskan anggaran miliaran hanya untuk formalitas pemilihan yang ujungnya sudah diketahui,” tegas Akmal, warga Sudiang.

Akmal juga menilai perlu evaluasi serius terhadap sistem pemilihan RT/RW. “Demokrasi di level akar rumput hanya bermakna jika prosesnya jujur dan terbuka. Jika justru menimbulkan konflik dan pemborosan anggaran, maka sistem penunjukan bisa jadi alternatif,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Makassar segera mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap panitia pemilihan agar tidak terjadi praktik “main mata” di tingkat kelurahan. (drw)