MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Proses pemilihan RT/RW di Kota Makassar kembali menjadi sorotan publik. Lurah dan panitia pemilihan diduga berada dalam tekanan kuat dari kelompok tertentu yang ingin meloloskan calon RT/RW berafiliasi dengan lingkaran kekuasaan pejabat kota.
Informasi yang dihimpun media ini mengungkapkan bahwa tekanan tersebut membuat pihak kelurahan menghadapi dilema berat. Panitia pemilihan diminta menjalankan aturan dan Perwali, namun pada saat yang sama ada desakan untuk memprioritaskan nama–nama tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Panitia dan lurah dalam posisi yang sangat tertekan. Ada pihak yang terus mendorong agar calon titipan bisa diloloskan,” ujar salah satu sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pemerhati Pemerintahan Angkat Suara
Pemerhati kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, Rahmat S., menilai praktik tekanan seperti ini sangat berbahaya bagi demokrasi tingkat kelurahan. Ia menyebut pemilihan RT/RW seharusnya menjadi ruang partisipatif warga, bukan arena intervensi politik kekuasaan.
“Kalau benar ada tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan kedekatan dengan penguasa, ini adalah preseden buruk. RT/RW adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Jangan sampai jabatan itu berubah menjadi alat kepentingan politik,” tegas Rahmat.
Menurutnya, intervensi semacam ini dapat merusak integritas proses pemilihan dan menghilangkan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Ia mendorong kelurahan dan panitia untuk berani bersikap netral sesuai aturan yang berlaku.
Aktivis Kritis: Ini Jalan Menuju Otoritarianisme Lokal
Sementara itu, aktivis masyarakat sipil, Lia Hartati, mengkritik keras dugaan tekanan tersebut. Ia menilai fenomena ini sebagai gejala “otoritarianisme lokal” yang mulai tumbuh di tingkat pemerintahan terbawah.
“Ketika calon RT/RW saja harus ‘titipan’, itu sinyal kuat bahwa kekuasaan mulai merembes terlalu jauh. Ini bukan sekadar persoalan pemilihan ketua lingkungan, tapi soal masa depan demokrasi di kota ini,” kata Lia.
Ia menambahkan, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka pemimpin lokal yang terpilih bukan lagi representasi warga, melainkan representasi kepentingan politik tertentu.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kelurahan maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tekanan tersebut. Warga berharap proses pemilihan RT/RW dapat berlangsung secara jujur, transparan, dan bebas dari intervensi demi menjaga kualitas pemerintahan di tingkat paling dasar. (drw)
