MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pasca pemilihan ketua RT serentak yang digelar kemarin, dinamika politik di tingkat lingkungan mulai memanas. Para calon ketua RW kini bergerilya mencari dukungan dari para ketua RT terpilih, yang menjadi pemilik suara dalam pemilihan ketua RW pada 8 Desember mendatang.
Di RW 01 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, muncul dugaan adanya praktik politik transaksional dalam perebutan dukungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang beredar menyebutkan, beberapa ketua RT menerima tawaran berupa uang hingga janji berangkat umrah jika mendukung salah satu calon.
Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, kabar tersebut cepat menyebar di lingkungan warga dan menjadi perbincangan hangat. Sejumlah ketua RT mengaku didatangi calon yang meminta dukungan, namun enggan memberi keterangan lebih jauh.
“Kencang disini pak (RW 1 Bung), ada calon RW yang siap beli suara RT. Ada sponsornya, bahkan wacananya ada yang janji umroh,” kata salah satu warga Jalan Bung.
Persaingan di RW 01 memang disebut sangat ketat. Dua calon ketua RW yang maju memiliki kekuatan seimbang dan basis dukungan berbeda. Salah satu calon dikenal aktif di struktur partai politik, sementara calon lainnya memiliki rekam jejak sosial yang kuat di masyarakat.
Dari enam RT di wilayah tersebut, peta dukungan disebut terbagi dua sehingga persaingan diprediksi berlangsung seri. Kondisi inilah yang membuat tensi politik meningkat dan memunculkan berbagai spekulasi.
Pengamat tata kelola pemerintahan lokal, Abd Rahman, menilai fenomena seperti ini bukan hal baru dalam pemilihan pimpinan wilayah di tingkat kelurahan. Ia menjelaskan bahwa ketika dukungan dianggap seimbang, potensi terjadinya politik transaksional cenderung meningkat.
“Ketika dua calon dianggap sama kuat, masing-masing cenderung mencari celah untuk mengamankan suara. Di sinilah potensi transaksi suara muncul. Harus ada pengawasan berlapis agar pemilihan tetap berjalan sehat,” ujarnya.
Menurutnya, pemilihan ketua RW sejatinya bukan ajang pertarungan kekuasaan, melainkan proses musyawarah untuk memilih figur yang mampu menjaga harmoni sosial dan menggerakkan masyarakat.
“Pemimpin RW itu ujung tombak pelayanan. Kalau proses pemilihannya sudah tercemar praktik transaksional, maka integritas kepemimpinan bisa diragukan sejak awal,” tambahnya.
Ia juga menekankan agar pemerintah kelurahan dan panitia pemilihan segera melakukan klarifikasi serta menegaskan aturan agar isu-isu tersebut tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
Pemilihan ketua RW dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember 2025. Warga berharap proses berjalan jujur, transparan, dan tidak mencederai nilai kebersamaan di tingkat lingkungan. (drw)
