MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Kawasan BTN Kodam 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kembali terendam banjir saat musim hujan.
Kondisi ini telah lama menjadi keluhan warga karena hampir setiap tahun banjir besar terjadi dan dinilai semakin sulit diatasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menyebut persoalan banjir di wilayah tersebut telah berlangsung menahun. Bahkan, meski kepemimpinan di Kota Makassar telah berganti hingga tiga wali kota, banjir di BTN Kodam 3 dan kawasan sekitarnya belum juga menemukan solusi permanen.
“Setiap musim hujan pasti banjir. Sudah bertahun-tahun seperti ini, tapi tidak pernah ada penyelesaian yang benar-benar tuntas,” ungkap Muh Fajrin (66) seorang warga setempat.
Sejumlah pejabat, termasuk wali kota dan jajaran terkait, kerap datang meninjau lokasi saat banjir melanda. Namun, ia menilai kunjungan tersebut lebih bersifat seremonial, sebatas melihat kondisi lapangan dan menyampaikan keprihatinan, tanpa diikuti langkah konkret yang mampu menyelesaikan akar persoalan.
“Wali kota dan pejabatnya hanya datang meninjau, foto bersama warga, lalu pulang. Setelah itu tidak ada perubahan berarti,” keluh Rismawati (44) warga lainnya.
“Ya, termasuk pak lurah, pergiji foto-foto dengan warga, cipika cipiki, setelah itu pulangmi. Pencitraanji,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat tata ruang dan lingkungan, Sudirman Hamid, menilai banjir di BTN Kodam 3 dan sekitarnya sangat sulit diatasi jika hanya mengandalkan perbaikan drainase.
Menurutnya, relokasi warga menjadi opsi paling realistis untuk jangka panjang.
“Secara geografis, wilayah BTN Kodam 3 merupakan daerah cekungan dan menjadi lokasi penampungan air. Kawasan ini juga menerima aliran pembuangan air dari wilayah hulu Kabupaten Maros. Akibatnya, setiap curah hujan tinggi, air dari Maros akan bermuara dan tertahan di Kodam 3,” jelas Sudirman.
Ia menambahkan, selama tata ruang kawasan hulu dan hilir belum terintegrasi, banjir akan terus berulang meski berbagai upaya teknis dilakukan. Karena itu, diperlukan kebijakan lintas daerah antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Maros, termasuk kajian serius terkait relokasi dan pengendalian aliran air dari hulu.
Pemerintah tidak lagi hanya sebatas melakukan peninjauan, tetapi segera mengambil langkah strategis dan berani demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang selama ini hidup dalam ancaman banjir tahunan. “Masa’ Pemkot bisa bikin stadion megah di Untia, banjir di Katimbang tidak bisa diatasi ?,” pungkasnya. (drw)
