JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) dan penguatan peran pemerintah daerah digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (3/2).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Bappenas Rahmad Pambudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa transformasi digital merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa transformasi bangsa harus dimulai dari transformasi data.
“Transformasi bangsa dimulai dari transformasi data. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan program bantuan sosial,” ujar Gus Ipul.
Ia mengungkapkan, melalui piloting digitalisasi bansos yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, terjadi perbaikan signifikan dalam ketepatan sasaran penerima bantuan.
Setelah data penerima diukur menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil diturunkan menjadi 28,2 persen.
Digitalisasi bansos ini menjadi bagian dari transformasi digital nasional melalui penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional secara lebih efektif dan transparan.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pada tahun 2026, piloting digitalisasi bansos akan diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi.
Ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersatu dan berkolaborasi demi menyukseskan program tersebut.
“Keberhasilan digitalisasi bansos membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Luhut.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap tercipta pemahaman dan komitmen bersama dalam mendukung percepatan transformasi digital, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. (**)
