JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia.
Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penjelasan terkait arah dan capaian diplomasi luar negeri Indonesia, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab berbagai pertanyaan dari para tokoh yang hadir.
Presiden menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi yang dijalankannya selalu mengutamakan hasil yang konkret bagi kepentingan nasional.
Ia memaparkan sejumlah capaian penting dalam satu tahun terakhir, di antaranya bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS bersama negara-negara kekuatan ekonomi dunia seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India.
Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa. Di kawasan Timur Tengah, Indonesia mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia.
Prabowo juga menyinggung peran Indonesia dalam isu perdamaian Palestina. Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.
Pasca penandatanganan perjanjian tersebut, Presiden menyebut jumlah konflik dan korban telah berkurang secara signifikan.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut menjelaskan posisi Indonesia terkait keanggotaan Board of Peace (BOP). Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut tidak bersifat tetap dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.
Terkait isu dana sebesar USD 1 miliar,
Presiden menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas berpenduduk Muslim, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Presiden menjelaskan bahwa negara anggota memiliki opsi untuk membayar atau tidak. Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara negara yang tidak membayar akan menjadi anggota selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran tersebut.
Prabowo menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk berperan langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.
Menurutnya, Indonesia tidak ingin hanya terlibat dalam konferensi, rapat, atau diskusi formal semata, tetapi hadir secara nyata dalam proses perdamaian. (**)
