MAKASSAR,UJUNGJARI.COM — Sekertariat DPRD Makassar menegaskan komitmennya dalam mendukung program edukasi dan penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan. Program ini dinilai strategis untuk memperkuat pemahaman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Menurut Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mengatakan penerangan hukum tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan instrumen pembelajaran yang krusial bagi aparatur sipil negara dalam memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemahaman hukum yang baik akan mendorong aparatur menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara lebih hati-hati, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan, di tengah dinamika pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, aparatur dituntut tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Melalui partisipasi aktif jajaran Pemerintah Kota Makassar, termasuk unsur Sekretariat DPRD, dalam forum-forum edukasi hukum, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman serta kepatuhan hukum di seluruh lini birokrasi. Hal ini sekaligus menjadi langkah preventif dalam meminimalkan potensi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Makassar akan terus mendukung berbagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kesadaran hukum dan etika pemerintahan.
“Komitmen ini sejalan dengan upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, taat aturan, serta mampu menjawab harapan masyarakat,” tuturnya.
