MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyoroti masih kuatnya ego sektoral di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai menghambat efektivitas kinerja pemerintahan.
Menurut Munafri, pimpinan SKPD tidak boleh membangun “kerajaan kecil” yang justru melemahkan koordinasi dan sinkronisasi program, terutama antara proses perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu komando demi kepentingan masyarakat.
“Tidak boleh ada lagi sekat-sekat antar dinas. Semua program harus terintegrasi, saling mendukung, dan memiliki tujuan yang sama, yakni pelayanan publik yang maksimal,” tegas Munafri belum lama ini.
Ia menilai, ego sektoral kerap menyebabkan tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, hingga lemahnya pengawasan. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran memperkuat kolaborasi lintas dinas dan membuka ruang koordinasi yang lebih intensif.
Selain menyoroti persoalan koordinasi, Appi juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di berbagai sektor layanan pemerintahan.
Digitalisasi, menurutnya, menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, serta memperkuat integritas sistem.
Munafri secara khusus menyinggung pengelolaan data tenaga kebersihan dan proses penerimaan peserta didik baru yang harus berbasis sistem digital terintegrasi agar lebih akurat dan akuntabel.
Dengan sistem yang terkontrol, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalkan.
“Pengawasan akan kita perketat melalui mekanisme cross check dan kolaborasi lintas dinas. Tidak boleh ada ruang untuk manipulasi data maupun penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.
Munafri menegaskan, pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Ia berharap seluruh jajaran SKPD mampu beradaptasi dengan pola kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis teknologi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional di Kota Makassar. (**)
