JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Pengelolaan sampah di Indonesia harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar persoalan nasional ini dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sebagai upaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sampah di Tanah Air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia saat ini masuk dalam lima besar negara penghasil sampah terbesar di dunia dan berada di posisi ketiga sebagai penyumbang sampah plastik ke laut.
Kondisi tersebut dinilai harus menjadi momentum refleksi sekaligus pembenahan kebijakan secara komprehensif.
“Persoalan sampah bukan semata isu kebersihan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat,” ujarnya.
Strategi pengelolaan sampah, lanjutnya, dapat dibagi dalam tiga pendekatan utama, yakni berbasis hulu, berbasis hilir, dan integratif. Pendekatan berbasis hulu menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga tingkat desa.
Edukasi masyarakat, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta penguatan bank sampah menjadi langkah penting dalam skema ini.
Selain itu, potensi ekonomi dari pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly (BSF) turut menjadi sorotan.
Inovasi tersebut dinilai mampu mengurangi volume sampah organik secara signifikan sekaligus menghasilkan produk bernilai tambah seperti pakan ternak dan pupuk organik, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular.
Di sisi hilir, penguatan sistem pengangkutan dan pengolahan sampah, khususnya di wilayah perkotaan dengan volume tinggi, dinilai sangat mendesak.
Pemanfaatan teknologi modern dalam proses pemilahan, pengolahan, hingga pengawasan operasional disebut dapat menjadi solusi efektif, sepanjang didukung tata kelola yang baik dan pengawasan yang konsisten.
Melalui Rakornas tersebut, diharapkan pengelolaan sampah tidak lagi bersifat reaktif atau hanya dilakukan saat terjadi krisis, melainkan menjadi gerakan kolaboratif yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, serta masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif demi menjaga lingkungan dan kesehatan generasi mendatang. (**)
