MADINAH, UJUNGJARI.COM – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus memacu persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan jemaah di tengah dinamika global, serta kemudahan dalam pelaksanaan ibadah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan teknis, tetapi juga pada langkah-langkah mitigasi menghadapi situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026).
“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji.
Selain aspek keamanan, pemerintah juga mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) serta Murur (melintas di Muzdalifah) guna menjaga kelancaran pergerakan jemaah selama puncak ibadah haji.
Terkait kewajiban pembayaran Dam (denda/sembelihan), Puji menekankan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip kemudahan dan fleksibilitas bagi jemaah.
“Kami memberikan kebebasan kepada jemaah untuk memilih mekanisme pembayaran Dam, baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air, sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan,” jelasnya.
Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan bahwa seluruh tim di lapangan bekerja intensif dalam menyiapkan layanan bagi jemaah.
Kesiapan transportasi, akomodasi hotel, dapur katering, hingga layanan kesehatan terus dimatangkan menjelang kedatangan kloter pertama.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan. (haji.go.id)
