JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Penguatan struktur petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M menjadi perhatian serius Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI.
Hal ini ditegaskan Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, dalam Rapat Konsolidasi Petugas Pengawas, Pendamping, dan Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa (14/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporannya di hadapan Menteri Haji dan Umrah serta peserta rapat, Dendi menekankan pentingnya soliditas seluruh elemen petugas haji sebagai kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Menurutnya, keterpaduan antara petugas kloter dan non-kloter menjadi faktor utama dalam menghadapi berbagai dinamika di Tanah Suci.
“Di sisi lain, kita juga sudah melakukan ikhtiar mensolidkan para petugas haji tahun ini, baik petugas kloter, non-kloter maupun embarkasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, desain operasional tahun ini memadukan petugas haji mobile yang mendampingi langsung jemaah dengan petugas stasioner yang berada di titik-titik layanan strategis. Skema ini dinilai mampu memperkuat ketahanan mental serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan optimal kepada jemaah.
“Dengan solidnya para petugas di tiap kloter bersama jemaahnya, serta dukungan petugas non-kloter sejak dari Tanah Air, maka apapun dinamika yang akan dihadapi di Tanah Suci, insya Allah kita akan lebih siap dan lebih kuat,” tambahnya.
Kegiatan konsolidasi ini diikuti 116 peserta dari lintas instansi, terdiri atas 1 Kementerian Koordinator, 7 Kementerian, 9 Lembaga Pemerintah Pusat, dan 1 Pemerintah Daerah. Selain itu, turut hadir 70 petugas Perlindungan Jemaah (Linjam) dari unsur TNI dan Polri.
Seluruh petugas pengawasan tersebut merupakan bagian dari jajaran eksekutif Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dendi menegaskan, semangat persatuan menjadi hal penting untuk mencapai misi besar penyelenggaraan haji, yakni sukses penyelenggaraan, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses adab dan peradaban haji.
Untuk memastikan keberhasilan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan lima indikator utama, yakni terserapnya kuota haji 100 persen, menurunnya angka kematian jemaah, tidak adanya jemaah hilang, berkurangnya berbagai kendala layanan, serta tidak adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menutup laporannya, Dendi mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada dan tidak lengah, meskipun persiapan dinilai telah berjalan sistematis.
“Seluruh petugas, baik dari unsur eksekutif maupun pengawas eksternal seperti Komisi VIII DPR RI dan BPK, diminta tetap menjaga kerendahan hati karena tergabung dalam satu kesatuan besar, yaitu Delegasi Haji Republik Indonesia,” pungkasnya. (haji.go.id)
