MAKASSAR,UJUNGJARI.COM--Pengurus Percasi Makassar Kota Makassar di bawah kepemimpinan Israwadi sebagai Plt Ketua Umum dikabarkan sedang mempersiapkan pelaksanaan musyawarah kota (Muskot).
Pengurus Percasi Kota Makassar versi hasil Muskot Februari 2026 pun merespons wacana itu. Ketua terpilih Percasi Makassar, Mochtar Djuma muskot yang akan digelar Plt Ketua Percasi Makassar itu berpotensi memecah olahraga catur d Makassar dan sarat pelanggaran aturan organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah pelaksaan Muskot oleh pihak plt ketua itu tindakan inkonstitusional yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Percasi. Sebab sebelumnya sudah ada muskot yang dibuka pengurus provinsi percasi secara sah dan konstitusional,” katanya.
Klub Resmi
Mochtar mengatakan database klub catur resmi di Kota Makassar secara sah berada di tangan kepengurusan Percasi Makassar di bawah kepemimpinan Dr Mochtar Djuma, SH., MH. Keabsahan 10 klub catur resmi tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) resmi yang ditandatangani oleh Ketua Percasi Makassar periode sebelumnya, Yasin AR.
“Kalau ada klub di luar yang resmi dan sudah disahkan itu abal-abal dan tidak legal,” kata advokat senior Makassar ini.
Ia menambahkan jika ada forum seperti Muskot lalu tidak menghadirkan 10 klub yang resmi itu maka tindakan tersebut melanggar aturan organisasi.
“Muskot yang digelar tanpa kehadiran pemilik hak suara yang sah merupakan bentuk pelanggaran besar terhadap syarat dan ketentuan forum Muskot,” tegasnya.
Doktor hukum Universitas Hasanuddin itu mengingatkan bahwa setiap potensi perbuatan melawan hukum—seperti dugaan pemalsuan surat, pemalsuan dokumen hak suara, hingga manipulasi keanggotaan—memiliki konsekuensi hukum pidana.
Apabila tindakan melanggar hukum tersebut tetap dijalankan, pihaknya siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.
