MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategis, DR Nurmal Idrus, menilai pemberian diskresi dalam tubuh Partai Golkar merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipolemikkan.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah diatur dalam AD/ART partai sehingga tidak seharusnya menjadi sumber perdebatan berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga meminta DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan segera menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Soppeng agar dinamika internal partai tidak terus berlarut-larut.
Menurut Nurmal, Soppeng bersama Luwu Utara merupakan daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap perolehan suara Golkar di Sulawesi Selatan.
Karena itu, dinamika kepemimpinan di kedua daerah tersebut perlu mendapat perhatian serius.
“Persoalan diskresi adalah hal biasa di Golkar. Itu tidak perlu dipolemikkan karena AD/ART Golkar memang memberikan ruang untuk hal tersebut, termasuk untuk membantu figur yang tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan,” ujar Nurmal.
Ia mengingatkan Ketua DPD I Golkar Sulsel agar bijak membaca dinamika politik internal, terutama jika terdapat lebih dari dua figur yang memiliki basis kekuatan signifikan.
Menurutnya, persaingan dalam Musda harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan keterbelahan di internal partai.
“Ketua DPD I Golkar Sulsel perlu lebih bijak membaca dinamika, terutama tingginya potensi keterbelahan jika terdapat lebih dari dua figur dengan kekuatan besar. Jangan sampai perebutan kepemimpinan justru mengorbankan kekuatan partai,” tegasnya.
Pernyataan Nurmal tersebut muncul menyusul diterbitkannya lima diskresi oleh DPP Partai Golkar yang ditandatangani langsung Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Lima Ketua DPD II Golkar yang disebut menerima diskresi tersebut masing-masing HA Kaswadi Razak untuk Kabupaten Soppeng, Basli Ali untuk Kepulauan Selayar, Islam Iskandar untuk Jeneponto, Hj Megawati Jamal untuk Luwu Utara, serta Saleh Rahim yang juga disebut dalam daftar penerima diskresi untuk Jeneponto.
Khusus di Soppeng, diskresi tersebut diberikan kepada HA Kaswadi Razak sebagai bagian dari persyaratan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Golkar dalam Musda mendatang.
Meski demikian, diskresi bukan berarti seseorang otomatis terpilih kembali menjadi ketua. Hal tersebut juga ditegaskan Koordinator Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri.
Menurut Armin, diskresi merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan tidak menghilangkan kewenangan pemilik hak suara sah dalam menentukan ketua DPD II Golkar.
“Diskresi hanya bagian dari mekanisme organisasi, karena keputusan akhir ada di tangan pemilik hak suara sah, yakni para pimpinan kecamatan dan organisasi sayap Partai Golkar,” ujar Mustamin kepada wartawan.
Ia menegaskan, penerima diskresi tidak serta-merta berada dalam posisi aman untuk kembali memimpin Golkar di daerah masing-masing.
“Tugas kami hanya mengamankan kebijakan, tetapi tetap keputusan ada pada pemilik suara sah,” tandasnya.
Dengan demikian, proses Musda tetap menjadi forum penentu kepemimpinan melalui mekanisme organisasi dan dukungan pemilik suara yang sah.
Di tengah dinamika tersebut, Nurmal kembali berharap DPD I Golkar Sulsel segera menyelesaikan Musda Soppeng.
Menurutnya, menjaga soliditas internal dan kekuatan partai di daerah harus menjadi perhatian bersama agar proses pergantian kepemimpinan tidak berujung pada perpecahan. (Daus)
