JAKARTA,UJUNGJARI.COM – Ketua Umum DPP Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Wilianto Tanta, menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional di tengah dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Wilianto menegaskan bahwa PSMTI mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta menghormati proses konstitusional dan siapa pun figur yang nantinya terpilih mendampingi Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PSMTI menghormati keputusan Presiden Prabowo. Siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden, tentu harus kita hormati dan dukung,” ujar Wilianto dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Sebagaimana diketahui, menyusul pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026, pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah mempersiapkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut. Presiden Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih pada 2 Desember 2026 mendatang.
Menurut pengusaha asal Sulawesi Selatan itu, dinamika politik tersebut harus disikapi secara bijak agar tidak mengganggu iklim usaha. Ia menilai kepastian politik dan stabilitas pemerintahan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan investor, mendorong ekspansi bisnis, serta membuka lapangan kerja baru.
“Kami sangat mengharapkan terciptanya stabilitas nasional sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dunia usaha tumbuh secara sehat, investasi berkembang, serta tercipta lapangan kerja dan kesempatan yang semakin luas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Dalam upaya mendukung pembangunan dan menjaga kondusivitas sosial, Wilianto memaparkan bahwa PSMTI mengoptimalkan jaringan organisasinya yang kini tersebar di 37 provinsi dan 310 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut difokuskan untuk memperluas kontribusi sosial sekaligus merawat kerukunan antarwarga.
Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak membiarkan perbedaan pandangan politik memicu perpecahan sosial, dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Jangan sampai dinamika politik mengorbankan persatuan bangsa. Kita boleh memiliki pandangan dan pilihan politik yang berbeda, tetapi kepentingan Indonesia harus tetap menjadi prioritas bersama,” pungkas Wilianto.
