MAKASSAR,UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Makassar terus memperkuat upaya perlindungan sosial bagi pekerja informal dan kelompok rentan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan pekerja yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial mendapatkan perlindungan optimal. Cakupan ini meliputi pengemudi ojek online (ojol), nelayan, buruh harian lepas, pelaku UMKM, hingga pekerja sosial keagamaan.
Pembahasan Ranperda tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan pekerja, bukan sekadar mereka yang berada di sektor formal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Munafri.
Menurutnya, kehadiran Ranperda ini akan menjadi payung hukum untuk memperluas cakupan perlindungan melalui sejumlah program utama, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Hingga saat ini, tercatat sekitar 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkot juga konsisten menjalankan program Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan JHT bagi 45 ribu pekerja rentan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan pentingnya Ranperda ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlanjutan program perlindungan pekerja.
Ia menilai, program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak bergantung pada kebijakan administratif semata maupun dinamika penganggaran setiap tahunnya.
Dalam draf Ranperda tersebut, terdapat lima program jaminan sosial yang diakomodasi, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pansus juga mendorong adanya skema bantuan iuran bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan pendapatan dan kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.
Perhatian Khusus bagi Pekerja Keagamaan
Selain sektor informal umum, regulasi ini turut memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja sosial keagamaan. Mulai dari imam masjid, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, hingga pekerja keagamaan lainnya masuk dalam radar perluasan perlindungan.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Ranperda ini turut mengatur pembentukan tim koordinasi yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan, mencakup aspek pembinaan hingga pengawasan.
Fahrizal berharap regulasi tersebut mampu menghadirkan sistem perlindungan yang menyeluruh sehingga seluruh pekerja di Makassar memiliki kesempatan memperoleh jaminan sosial tanpa terkendala jenis pekerjaan maupun kondisi ekonomi.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tuturnya.
Melalui pembahasan Ranperda ini, Pemkot dan DPRD Makassar optimis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat semakin luas, berkelanjutan, dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal.

