PALOPO,UJUNGJARI.COM — Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama seorang dosen Universitas Andi Djemma (Unanda) berinisial H memasuki babak baru.
Merasa nama baik dan kehormatannya dicemarkan akibat penyebaran informasi yang dinilai tidak sesuai fakta di media sosial, H resmi mengambil langkah hukum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui tim penasihat hukumnya, H telah melayangkan laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap akun Instagram @unandamenfess_ ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan pada 29 September 2026.
Penasihat hukum H, Adyatma, menyampaikan bahwa laporan kliennya saat ini sedang berproses di kepolisian dan penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
”Kami menempuh langkah hukum karena terdapat informasi yang disebarluaskan melalui media sosial yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta dan telah merugikan nama baik klien kami,” ujar Adyatma, Selasa (17/11).
Hasil Pemeriksaan Satgas PPKPT: Tuduhan Pelecehan Tidak Memenuhi Unsur
Kasus ini bermula ketika H dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial LN kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unanda.
Laporan tersebut dilayangkan sekitar satu bulan setelah peristiwa yang dituduhkan terjadi, yakni dalam rangkaian kegiatan study tour Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unanda di Bali pada Agustus 2026.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan resmi Satgas PPKPT Unanda, laporan dugaan pelecehan seksual tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur.
Dalam proses pemeriksaan itu pula, muncul penilaian mengenai potensi pelanggaran etik yang dikaitkan dengan peristiwa lain. Pihak penasihat hukum menegaskan agar kedua hal tersebut tidak dicampuradukkan untuk membangun opini publik yang menyesatkan.
”Kami perlu meluruskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PPKPT Unanda, tuduhan pelecehan seksual terhadap klien kami dinyatakan tidak memenuhi unsur. Karena itu, penting untuk membedakan secara tegas antara dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan dengan persoalan etik yang disebut berkaitan dengan peristiwa lain,” tegas Adyatma.
”Keduanya tidak boleh dicampuradukkan sehingga membentuk persepsi seolah-olah klien kami telah terbukti melakukan pelecehan seksual,” imbuhnya.
Imbauan Menjaga Asas Praduga Tak Bersalah
Adyatma menambahkan, setiap proses pemeriksaan wajib didasarkan pada fakta, bukti, kronologi, serta prosedur hukum yang berlaku. Penilaian terhadap pelanggaran etik juga harus memiliki dasar peristiwa yang jelas, bukan dijadikan pembenaran untuk menghakimi seseorang di ruang publik.
Pihaknya berharap seluruh pihak, baik media maupun pengguna media sosial, dapat mengedepankan prinsip keberimbangan, kehati-hatian, serta asas praduga tidak bersalah dalam menyebarkan informasi.
”Klien kami menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pengaduan dan sedari awal meminta agar dibawa ke penegak hukum untuk menguji kebenaran materilnya. Namun, pengaduan juga harus diimbangi tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya,” pungkas Adyatma.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, bukan melalui penghakiman opini publik,” tambah Adyatma.

