MAKASSAR, UJUNGJARI– Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terus menggenjot penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Smart Controlling School untuk 106 SMA dan SMK di Sulsel Tahun Anggaran 2024.

Proyek pengadaan CCTV berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tersebut memiliki nilai kontrak mencapai Rp28,06 miliar.
Informasi yang dihimpun di Kejati Sulsel menyebutkan, tim penyidik telah memeriksa puluhan kepala SMA dan SMK terkait proyek yang berada di bawah leading sector Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan kamera pengawas dan sistem surveillance berbasis AI.

“Kami masih menunggu hasil audit untuk merampungkan kasus ini,” ungkap seorang jaksa penyidik bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel, Selasa (17/11/2026).

Selain memeriksa puluhan kepala sekolah, tim penyidik juga telah berulang kali memeriksa sejumlah pejabat Disdik Sulsel serta pihak rekanan yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

Pemeriksaan terhadap berbagai pihak itu dilakukan untuk mendalami proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Tidak tertutup kemungkinan, pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat, Ramzah Thabraman, mendesak Kejati Sulsel agar tidak berlarut-larut dalam penanganan perkara tersebut.
Ramzah meminta penyidik segera menuntaskan proses penyidikan dan menetapkan tersangka apabila alat bukti telah mencukupi, sekaligus melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum.

“Momentum Hari Antikorupsi Sedunia pada Desember mendatang menjadi waktu yang tepat bagi Kejati untuk membuka perkembangan penanganan kasus ini kepada publik. Jika alat bukti sudah cukup, segera tetapkan tersangka dan lakukan penahanan,” tegas Ramzah.

Menurutnya, penanganan perkara yang menyangkut anggaran pendidikan tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek Smart Controlling School.

Temuan BPK Jadi Sorotan

Diketahui, pengadaan CCTV berbasis AI dan sistem surveillance untuk 106 SMA/SMK se-Sulawesi Selatan tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp28,06 miliar. Proyek ini disorot menyusul adanya dugaan penggelembungan harga dalam pelaksanaannya.
Sorotan terhadap proyek tersebut juga berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2024.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan pengadaan aplikasi Smart Controlling School senilai sekitar Rp3,2 miliar diduga belum didukung perencanaan yang memadai. Sistem tersebut juga dinilai belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Temuan itu sebelumnya disampaikan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam rapat paripurna DPRD Sulsel pada 28 Mei 2025.

Smart Controlling School sejatinya dirancang untuk memantau kehadiran dan aktivitas siswa secara real-time. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, implementasi sistem tersebut belum berjalan optimal sesuai tujuan awal pengadaannya, antara lain karena persoalan spesifikasi dan pelaksanaan.
Temuan audit tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami dalam proses penegakan hukum, terutama untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, spesifikasi, realisasi pekerjaan, dan penggunaan anggaran proyek. (*)