LUWU TIMUR, UJUNGJARI.COM  – Persidangan sengketa lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mengungkap sejumlah fakta terkait riwayat penguasaan lahan yang menjadi objek gugatan 29 orang penggugat.

Dalam persidangan, keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan pihak penggugat justru mengungkap adanya perbedaan riwayat penguasaan lahan. Klaim penguasaan secara terus-menerus sejak 1998 pun menjadi salah satu hal yang dipersoalkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu fakta terungkap melalui kesaksian Majid. Di hadapan majelis hakim, ia mengaku meninggalkan lokasi lahan sejak 2002 karena keterbatasan biaya dan baru kembali menggarap pada 2017.

Majid juga mengakui baru melakukan perpindahan administrasi KTP dari Kecamatan Masamba ke Desa Harapan pada 2026.

Analis Hukum Ahli Muda, Zulkifli, menjelaskan bahwa terputusnya penguasaan fisik tersebut menjadi persoalan penting dalam pembuktian persyaratan penguasaan tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997.

Menurutnya, ketika penguasaan terputus dalam kurun waktu tersebut, klaim penguasaan berkelanjutan perlu diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Terlebih, berdasarkan dokumen yang menjadi bagian dari perkara, lahan tersebut telah memiliki keterkaitan dengan hak atas tanah PT Vale Indonesia Tbk.

Fakta lain yang terungkap berkaitan dengan asal-usul penguasaan lahan. Majid mengaku mulai mengelola lokasi tersebut berdasarkan perintah lisan seseorang bernama Ishak, yang disebut sebagai anggota DPRD.

Saat dimintai keterangan mengenai alas hak, saksi tidak dapat menunjukkan dokumen pemberian hak maupun bukti penyerahan tanah.

Ia juga mengakui bahwa sejak awal tanah tersebut berada dalam penguasaan pemerintah.

Persidangan turut mengungkap perbedaan riwayat penguasaan di antara 29 orang penggugat. Dari jumlah tersebut, hanya lima orang yang disebut pernah terkait dengan aktivitas penggarapan sejak 1998.

Namun, mereka juga mengaku meninggalkan lokasi sekitar 2000 hingga 2001 karena keterbatasan biaya dan hasil tanaman cokelat yang tidak sesuai harapan.

Sementara itu, 24 penggugat lainnya disebut baru masuk menggarap lahan pada rentang 2017 hingga 2021 setelah diajak seseorang dari kelompok Pongo.
Hal tersebut diperkuat dengan 17 lembar kuitansi ganti garapan yang diajukan oleh pihak penggugat dalam persidangan.

Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Eko Saputra, menegaskan bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan riwayat penguasaan lahan di antara para penggugat.

Menurutnya, klaim bahwa seluruh penggugat telah menguasai lahan sejak 1998 tidak dapat disamaratakan tanpa mempertimbangkan bukti dan keterangan masing-masing pihak.

Keterangan saksi lainnya, Hasnah, juga menjadi bagian dari pemeriksaan. Ia mengaku mengenal para penggugat sebagai petani di lokasi tersebut sejak sekitar 2016.

Namun, berdasarkan pemeriksaan peta di persidangan, lahan yang dikelola Hasnah diketahui tidak berbatasan langsung dengan lahan Hak Pengelolaan (HPL) Pemkab Luwu Timur.

Terdapat jalur pipa milik PT Vale dan kebun warga yang memisahkan kedua lokasi tersebut.

Selain itu, keterangan mengenai ketidaktahuan saksi terhadap aktivitas pemerintah daerah di lokasi turut dikaitkan dengan bukti pemasangan papan informasi resmi oleh Pemkab Luwu Timur bersama Pemerintah Desa Harapan sejak 2022, setelah adanya hibah dari PT Vale.

Santunan Rp318 Juta Diakui Tanpa Paksaan

Persidangan juga mengungkap keterangan Majid mengenai pemberian santunan atas lahan garapannya.

Di hadapan majelis hakim, Majid mengakui telah menerima santunan sebesar Rp318 juta untuk lahan garapan seluas sekitar 1,3 hektare yang di atasnya terdapat pondok kebun, bukan rumah tinggal utama.

Santunan tersebut, berdasarkan keterangan dalam persidangan, merupakan hasil perhitungan penilai independen melalui pendataan dan verifikasi terhadap kondisi tanaman serta bangunan di lokasi.

Majid bersama 86 penerima lainnya disebut memperoleh santunan berdasarkan hasil penilaian terhadap objek masing-masing.

Dalam keterangannya, Majid juga menegaskan bahwa penerimaan santunan dilakukan tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun. Ia memahami bahwa pemberian tersebut merupakan kompensasi atas tanaman dan bangunan yang berada di lokasi.

Rangkaian kesaksian tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian sengketa lahan Laoli. Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh keterangan saksi, dokumen, serta bukti yang diajukan para pihak sebelum mengambil putusan.

Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi materi penting untuk menguji dasar klaim penguasaan lahan, riwayat penggarapan, serta proses pemberian santunan dalam perkara tersebut. (**)