GOWA, UJUNGJARI.COM — PT Jaringan Suara Indonesia (JSI) kembali merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa untuk tiga bulan berjalan di tahun 2019 ini.
JSI menyebutkan bahwa dari hasil survei yang dilakukan pada pertengahan Maret 2019, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Gowa dibawah kepemimpinan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dan Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni naik hingga 83,3 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal dibanding sebulan yang lalu yakni pada Februari 2019 hanya pada kisaran 81,8 persen.
“Survei ini kita lakukan di Gowa dengan dari rumah ke rumah dengan sistem tatap muka. Survei ini sebagai bentuk perhatian kami terhadap perkembangan kepuasan masyarakat di Gowa terhadap kerja-kerja pemerintah,” ungkap Ketua JSI Eka Kusmayadi pada laporan hasil survei kebijakan publik Kabupaten Gowa di sela-sela pembukaan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Gowa untuk tahun 2019, di gedung D’Bollo Sungguminasa, Senin (25/3/2019) siang tadi.
Dijelaskan JSI, hasil survei ini diambil dari 1.050 sample atau masyarakat di 18 kecamatan di Gowa. Sementara untuk ketidakpuasan masyarakat dari hasil survei tersebut sekitar 13,1 persen mengatakan tidak puas, jumlah ini menurun jika dibandingkan pada Februari 2019 lalu sekitar 15,8 persen.
“Tahun lalu saya memang menantang Bupati Gowa agar angka kepuasan kinerja pemerintah naik hingga menyentuh 83 persen. Ini dengan melihat potensi harapan masyarakat kepada pemerintah. Dan Allhamdulilah, hari ini Bupati Gowa bersama wakil dan jajarannya berhasil mencapai itu,” jelas Eka.
Eka menegaskan, penilaian kinerja ini dipastikan 100 persen dinilai langsung oleh publik mulai dari segmen gender, usia, pendidikan hingga segmen pendapatannya.
Tentunya meski kinerja yang diberikan sudah sangat bagus tapi pihaknya menganggap masih perlu didorong lagi, apalagi pada hasil ketidakpuasan masyarakat masih diatas 10 persen, sehingga harus masih menjadi perhatian.
Sementara untuk kepuasan di masing-masing kecamatan hampir keseluruhan tingkat kepuasan pelayanan publik diatas 80 persen dengan nilai variatif mulai 81 hingga 88 persen. Begitupun dengan angka ketidakpuasan kinerja mulai dari 8 hingga 16 persen.
“Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi atau 88,0 persen ada di tiga wilayah Gowa meliput Kecamatan Parigi, Tinggimoncong dan Tombolopao,” beber Eka.
Eka mengatakan, untuk kedepan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu persoalan penanganan masalah ketenagakerjaan dan masalah infrastruktur dalam hal ini perbaikan dan pembangunan jalan.
Dari hasil survei JSI menyebutkan 51,8 persen masyarakat tidak puas dengan penanganan masalah ketenagakerjaan, sedangkan yang merasa puas sebanyak 40,5 persen. Kemudian terkait masalah penanganan jalan 40,1 persen masyarakat tidak puas, dan yang puas 58,3 persen.
“Penanganan infrastruktur ini kita harap masih perlu dimaksimalkan karena tingkat ketidakpuasan masyarakat masih dianggap tinggi,” ujarnya.
Meski penanganan masalah ketenagakerjaan mengalami ketidakpuasan yang cukup tinggi menurutnya hal tersebut masih sangat wajar. Pasalnya fenomena ini hampir dialami seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk di provinsi.
“Makanya kita harap pemerintah bisa menekan hingga ke angka 40 persen saja untuk tahap awal karena memang tidak ada penanganan masalah ketenagakerjaan di daerah lainnya diatas 30 persen,” tegas Eka.
Pada survei yang dilakukan JSI juga mensurvei kepuasan masyarakat terhadap penanganan banjir yang dilakukan pemerintah. Hasilnya 71,3 persen masyarakat sangat puas dengan penanganan banjir yang dilakukan Bupati Gowa bersama stakeholder terkait.
Untuk kepuasan masyarakat terhadap kinerja lainnya seperti penanganan masalah pertanian 76,1 persen, penanganan masalah kesehatan 88,9 persen, masalah pelayanan publik 89,0 persen dan penanganan pendidikan 92,5 persen.
“Khusus untuk program kerja yang dijalankan Pemkab Gowa mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, program investasi seperempat abad, peningkatan kapasitas birokrasi pada umumnya angka kepuasan masyarakat diatas 90 persen. Nilai ini yang pertama kali terjadi di Kabupaten Gowa dibandingkan daerah lainnya,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hasil survei yang dilakukan JSI akan menjadi tolak ukur pemerintah. Data tersebut tentunya akan dijadikan referensi untuk peningkatan kinerja ke depan.
Menurut Adnan, ada dua isu sentra yang dihasilkan dari survei tersebut yakni persoalan penanganan kinerja dan pembangunan serta perbaikan jalan.
“Kita akan mencari solusi untuk menekan angka ini, meski memang persoalan ini bukan hanya dialami oleh Gowa saja tapi seluruh daerah mengalami hal yang sama. Penyebabnya karena kondisi ekonomi kita saat ini kurang baik,” kata bupati.
Salah satu program yang akan didorong untuk menekan angka pengangguran di Gowa yaitu mengagas program pengembangan UMKM di setiap desa/kelurahan dengan target akan muncul pelaku usaha-usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja.
Sementara persoalan insfrastruktur dalam hal ini jalan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBD 2019.
“Meski kita telah menganggarkan dana perbaikan dan pembangunan jalan, pengerjaannya tidak bisa mencakup seluruhnya karena panjang jalan di Gowa ini mencapai 2.239 kilometer, sedangkan dana yang dianggarkan hanya bisa mencakup 1.200 kilometer saja, makanya pengerjaan jalan yang kita prioritaskan adalah jalan penghubung antara desa, dan kelurahan,” terangnya.
Adnan menegaskan, masyarakat juga harus mengetahui beberapa jalan di Gowa secara keseluruhan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena ada beberapa jalan adalah jalan nasional dan jalan ruas provinsi.
“Masyarakat harus tahu juga kewenangan pemerintah terkait perbaikan jalan ini. Karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Inilah yang diharapkan bisa jalan dengan seimbang,” harapnya. (saribulan)
