ikut bergabung

PUKAT Temukan Indikasi Penyalahgunan Anggaran di Enam Kecamatan Senilai Rp15 M

Berita

PUKAT Temukan Indikasi Penyalahgunan Anggaran di Enam Kecamatan Senilai Rp15 M

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Patria Artha melakukan pengkajian terhadap Daftar Penggunaan Anggaran pada APBD 2017 hingga 2019.

Dari pengkajian, Pukat menemukan dugaan kegiatan operasional kecamatan banyak yang bodong. Penyalahgunaan anggaran tersebut diduga dilakukan enam camat diantaranya Camat Tamalate, Camat Panakukkang, Camat Bontoala, Camat Manggala, Camat Tamalanrea, dan Camat Mamajang.

Peneliti Senior Pukat Universitas Patria Artha, Bastian Lubis mengatakan, indikasi penyalahgunaan anggaran dilakukan dengan modus berbeda-beda.
Seperti pengadaan ATK dan makan minum dilaksanakan secara formalitas saja, begitupun dengan jumlah peserta kegiatan pada sosialisasi, bimtek, dan pelatihan di-markup. Termasuk, jumlah peserta kegiatan tidak sesuai dengan realitas peserta yang hadir.

Penyalagunaan anggaran tersebut dinilai merugikan negara hingga Rp15.219.424.710. Dengan perincian
anggaran belanja makan minum yang tidak sesuai sebesar Rp9 miliar, belanja transportasi dan sosialisasi, diklat dan workshop Rp1 miliar, belanja ATK di tahun 2018 Rp3,3 miliar, dan iuran retribusi kurang setor atau tidak masuk ke kas daerah 2018-2019 Rp1,7 miliar.

“Pukat sudah melakukan kajian terhadap daftar pengguna anggaran pada APBD tahun anggaran 2017-2019. Jadi pengkajian anggaran kami mulai lakukann September 2019. Ternyata ditemukan surat bukti penggunaan anggaran lebih banyak dibuat secara formalitas dan bodong,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers, Jumat (6/11) di Kampus Patria Artha.

Kasus ini, kata Bastian sama halnya dengan fee 30 persen yang sudah menjebloskan mantan Camat Rappocini Hamri Haiya ke penjara dan Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Makassar Erwin Haiya.

“Harusnya enam camat ini juga diproses seperti kasus fee 30 persen. Mengenai kesalahan dan modus operandi yang dilakukan oleh oknum camat Rappocini yang telah divonis, pada dasarnya sama dengan kasus enam camat ini,” tuturnya.

Hasil kajian dari PUKAT ini, kata Bastian, akan diteruskan ke Polda, Kejaksaan, dan KPK.

Bastian mengatakan penyalahgunaan anggaran dengan modus yang sama tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kecamatan lain di Makassar. (*)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Berita

Populer Minggu ini

Arsip

To Top