ikut bergabung

Cegah Kemacetan, Dishub-Satpol PP Kaji Efektifitas Keluar Masuk Kendaraan di Kantor Gubernur

Berita

Cegah Kemacetan, Dishub-Satpol PP Kaji Efektifitas Keluar Masuk Kendaraan di Kantor Gubernur

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Dinas Perhubungan Sulsel bersama Satpol PP Sulsel melakukan survey pergerakan kendaraan di depan kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Sulsel, Abdul Azis Bennu menjelaskan, survey tersebut dilakukan untuk memantau dan mengetahui efektifitas keluar masuknya kendaraan di Kantor Gubernur Sulsel.

“Kita lakukan survey pergerakan kendaraan dalam rangka mengatasi kemacetan yang luar biasa di setiap jam pulang kantor,” ungkap Azis.

Survey dilakukan selama dua hari, yakni 21-22 Oktober, pada kondisi existing pagi dan sore hari dimana pegawai datang dan pulang kerja

“Kami menurunkan 20 orang tim survey, mendata pergerakan semua jenis kendaraan. Selama 2 jam pada pagi hari dan 2 jam pada sore hari. Itu dilakukan selama dua hari dengan titik fokus depan kantor gubernur,” tambah Azis.

Selain itu, juga dilakukan uji coba arus keluar masuk kendaraan kantor gubernur dengan arah yang berlawanan dari yang diterapkan selama ini.

“Hari ini, Jumat, kita uji coba, tukar pintu masuk dan pintu keluar kantor gubernur. Kemudian dibanding yang mana lebih efektif untuk diterapkan,” terangnya.

Hasil survey dan pendataan selanjutnya akan dianalisa dan kemudian akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas yang terbaik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muh Arafah menjelaskan melalui survey yang dilakukan, pihaknya bersama Satpol PP mempelajari kemungkinan pergerakan keluar masuk kendaraan di kantor gubernur ditukar.

Dia mengatakan, jika melihat rekayasa yang berlaku saat ini, kendaraan yang keluar dari kantor gubernur terlalu tajam manuvernya jika ingin berbelok di depan Paldam.

“Jadi kita survey kemungkin pintu keluar masuk ke kantor gubernur ditukar. Supaya olah gerak kendaraan yang keluar manuvernya pelan-pelan sebelum pembelokan depan Paldam,” ungkap Arafah.

Namun, jika pintu masuk dan keluar tidak ditukar, alternatif yang bisa dilakukan adalah saat waktu pulang kerja pegawai, pembelokan atau u-turn depan Paldam ditutup.

“Kalau saya sih cenderung pintu masuk dan keluar kantor gubernur ditukar. Tapi kita lihat dulu seperti apa hasil pengkajian dan analisa data yang diperoleh tim selama melakukan survey dua hari,” tandas Arafah. (*)

Komentar Anda

Channel

Baca Selengkapnya
Rekomendasi untuk anda ...

Berita lainnya Berita

Populer Minggu ini

Arsip

To Top