MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Kunjungan kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka peningkatan mutu pelayanan KUA, pelayanan Haji Umrah Terpadu dan Madrasah Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), di Aula MAN 3 Sulsel, Makassar, yang diadakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (10/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kakanwil Kemenag Provinsi Sulsel H Khaeroni dalam sambutannya dihadapan 14 anggota Komisi VIII DPR RI mengatakan Kemenag Sulsel saat ini konsen dalam membangun upaya peningkatan layanan bagi umat melalui program revitalisasi KUA dan pusat layanan haji dan umrah terpadu (PLHUT) serta pembangunan pendidikan agama dan keagamaan.
“Pada program peningkatan sarana prasarana Madrasah sumber anggarannya melalui Pembiayaan SBSN. Jangan berpatokan dari situ saja, tetapi kita juga harus berpikir kreatif dan Inovatif, untuk mencari formula lain yang tidak bertentangan dengan regulasi untuk membantu perkembangan Madrasah kita misalnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja, tanpa harus terus berharap dari Bantuan Negara seperti SBSN,” kata Khaeroni.
Terkait pelayanan Haji dan Umrah, Kemenag Sulsel telah membuat programkan manasik haji sepanjang tahun yang melibatkan seluruh stake holder Kemenag di level paling bawah sejak beberapa tahun terakhir.
Pada pendampingan Manasik kepada para calon jemaah haji guna kemandirian Jemaah Haji, dan program ini merupakan ide orosinil dari Kemenag Sulsel yang sekarang menjadi program nasional bagi Ditjen PHU, utamanya dalam hal pengetahuan dasar perhajian.
Saat ini jemaah Haji Sulsel mencapai angka 237.571 orang, dengan kuota pertahun yang hanya 7.145, maka wajar jika Sulsel merupakan daftar tunggu terlama yakni rata rata 31 tahun.
Kabupaten yang terpendek masa tunggunya adalah Kab Luwu yakni 20 tahun, dan yang terlama adalah Kab Bantaeng yaitu 44 Tahun.
Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan untuk memantau dan mengetahui pelayanan Kemenag khususnya di Sulsel, mengingat Covid-19 sudah memasuki tahun ketiga maka tentu banyak perubahan dinamika dalam pelaksanaannya.
“Kami memahami usaha Jajaran Kemenag Sulsel, yang menjadi front desk seperti KUA yang saat ini menghadapi banyak kesulitan. Utamanya ketika masyarakat bertanya soal pelaksanaan haji tahun ini. Kemenag Sulse sangat memperhatikan dunia pendidikan terlihat dari Madrasah banyak mendapat bantuan SBSN,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI asal Jawa Barat ini.
Untuk pelayanan haji Indonesia di Saudi Arabia sudah sangat meningkat apalagi kondisi pandemi yang sudah memasuki tahun ketiga, sehingga daftar antrian jamaah haji juga makin banyak yang tentunya berefek pada daftar tunggu (Waiting list yang semakin panjang dan lama).
Ke depan, Diah Pitaloka bersama Kemenag berupaya membahas rencana mengembangkan dan perluasan kapasitas Masjidil Haram itu begitupun dengan fasilitas akomodasi utamanya di Arafah dan Mina serta transportasi Haji
Tim Komisi VIII DPR RI saat kunjungannya mengapresiasi semangat Kakanwil dalam memperjuangkan masalah keagamaan di Sulsel, khususnya terkait peningkatan mutu dan sarana pendidikan keagamaan serta peningkatan layanan umat di KUA dan PLHUT.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota DPR-RI seperti Samsyu Niang (PDIP), Arwan M. Aras T (PDIP), Hj Idah Syahidah Rusli Habibie (Golkar), Muhammad Ali Ridha (Golkar), Hj Sri Wulan (Nasdem), KH. Bukhori (PKS), H Muhammad Rizal (PAN), H Jefrey Romdonny (Gerindra).
Ikut mendampingi Plt. Sekretaris Dirjen PHU Kemenag RI, H Subhan Cholid, dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI H Muhammad Zain. (**)
