MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Rektor Universitas Patria Artha (UPA) yang juga pengamat tata kelola pemerintahan Bastian Lubis diberi amanah sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Provinsi Kalimantan Utara.
Sebagai orang yang diberi amanah dan tanggung jawab yang besar, ada beberapa agenda setting dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Bastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditemui di UPA, Jalan Tun Abdul Razak, Sabtu (16/4), Bastian memaparkan Kalimantan Utara sebagai provinsi baru memiliki peluang untuk berkembang jika potensi yang ada dikelola dengan baik.
Apalagi posisinya sangat strategis karena menjadi penunjang bagi ibukota negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
Kendati memiliki potensi yang cukup besar, namun kata Bastian, sebagai provinsi baru, banyak persoalan yang harus dibenahi. Salah satunya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat rendah.
“Kaltara itu ibarat raksasa tidur yang dikasih obat tidur. Potensi besar. Namun belum dikelola secara maksimal,” ungkapnya.
Dia memaparkan, tahun 2021, pendapatan Kaltara sekitar Rp2,1 triliun. Namun pengeluaran mencapai Rp2,4 triliun. Artinya ada defisit sekitar Rp300 miliar. Hal itu harus dikawal agar ke depan pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Caranya, dengan mencari sumber-sumber PAD yang baru.
“Di Kaltara itu masih banyak hutan, perusahaan tambang dan perkebunan banyak, kenapa tidak dimaksimalkan CSR-nya. Termasuk biaya pengangkutan yang selama ini belum dikelola maksimal. Ini semua akan kita buatkan regulasinya,” jelas Bastian.
Lebih jauh dikemukakan, pada saat pemekaran, kekuatan fiskal Kaltara dalam kondisi sedang. Namun saat ini ada kecenderungan mengalami penurunan. Apalagi DAK fisik dari pusat terjun bebas.
Soal indeks pembangunan manusia (IPM), Bastian memberi gambaran, saat masih bergabung dengan Kalimantan Timur, cukup baik. Namun setelah memisahkan diri, IPM Kaltara berada pada urutan bawah. Tahun 2021, IPM provinsi itu tercatat 71,19 poin. Secara nasional IPM Kaltara berada pada peringkat 22.
“Nah ini akan menjadi tugas utama TGUPP. Bagaimana kita bisa menaikkan IPM menjadi lebih berkualitas. Harus didongkrak naik. Bisa naik 10-15 poin.
Apalagi dengan adanya IKN yang membutuhkan sumber daya manusia atau SDM berkualitas baik,” tambah lelaki yang juga pegiat anti korupsi ini.
Sejak sembilan tahun lalu, uang yang beredar di sana sekitar Rp21,2 triliun. Namun Bastian menilai, perputaran uang tersebut belum memberi daya ungkit yang cukup signifikan terhadap pembangunan di Kaltara.
“Masih banyak dinas yang sewa kantor.
Itu hanya satu contoh kecil saja. Nah kehadiran TGUPP ini, kita mau lihat APBD yang terbatas seperti ragi. Bisa berkembang. Jangan sampai kalau daerah tidak mampu berkembang akan dilebur,” ungkap Bastian.
Yang juga menjadi persoalan adalah giniratio yang masih tinggi. Artinya jurang pemisah atau ketimpangan antara orang kaya dan miskin sangat besar.
Belum lagi persoalan yang dihadapi Gubernur Zainal Arifin Paliwang di awal pemerintahannya, harus membayar utang sebesar Rp71 miliar peninggalan gubernur sebelumnya, yang sebenarnya tidak ada pos anggarannya. Termasuk ada dana BPJS sebesar Rp9 miliar yang juga belum dibayarkan.
“Jadi Itu semua yang membuat kisruh penganggaran kemarin. Karena 10 hari Pak Gubernur dilantik untuk setuju membayar. Ada jebakan Batman. Ada 9 miliar dana BPJS yang juga belum tebayar,” tuturnya.
Bastian mengatakan, sebagai TGUPP, dirinya bersama tim semaksimal mungkin akan membantu gubernur untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kaltara saat ini. (**)
