MAKALE, UJUNGJARI–Pasca dua fraksi DPRD Tana Toraja Golkar dan Hanura memberikan dukung politik pemekaran Toraja Barat (Tobar), dukungan serupa juga datang dari empat fraksi yakni Demokrat, Nasdem, Gria, dan PDIP.
Pemekaran Toraja wajar mendapat dukungan politik dari DPRD Tana Toraja, sebab dari 30 anggota DPRD Tana Toraja, 13 diantaranya dari Toraja Barat. Bahkan unsur pimpinan dewan juga dari Toraja Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota fraksi Demokrat DPRD Tana Toraja, Dr Kristian H.P.Lambe, Kamis (28/7) menguraikan, pemekaran Toraja Barat sudah memenuhi syarat jumlah penduduk 124.774 jiwa, tersebar di 11 kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak, Rembon, Saluputti, Malimbong Balepe’, Bittuang, Masanda, Rantetayo, dan Kurra, dengan 12 kelurahan dan 74 lembang.
Menurut Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja ini, daerah Otonomi Baru (DOB) didasari dengan landasan hukum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 78 Tahun 2007 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Apalagi esensi dari pemekaran dilatarbelakangi ketimpangan dan pemerataan pembangunan tidak penuhi aspek keadilan, kemudian didukung kondisi geografis yang luas, sehingga pelayanan masyarakat tidak efektif dan efisien karena jarak begitu jauh serta infrastructure jelek dan kerap terjadi bencana alam longsor.
Kristian tidak menampik geografis wilayah Tobar masuk dalam kategori daerah 3 T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Tofografi wilayah Tobar secara geografis sulit dijangkau karena belum merata pembangunan jalan sehingga sebagian besar masih terisolasi.
Dosen IAKN Toraja ini jelaskan, wajar masyarakat Tobar serukan aspirasi pemekaran wilayah lantaran karakteristik dan sistem pembangunan tidak merata, sehingga solusinya adalah pemekaran wujudkan desentralisasi pemerintahan efektif dan efisien. Apalagi alokasi anggaran APBD Tana Toraja pembangunan Toraja Barat tidak mengalami kemajuan significan.
Tentunya tuntutan masyarakat Tobar mekar dari Tana Toraja semata-mata demi kesejahteraan dan keadilan melalui peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, percepatan pembangunan perekonomian, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan menjaga stabilitas keamanan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat pemekaran Kabupaten Toraja Barat sebagai daerah otonomi baru, ujar Kristian.
Baik secara pribadi maupun mewakili fraksi Demokrat mendukung pemekaran Toraja Barat untuk memberi kesempatan daerah melakukan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastructure jalan, pertanian, pariwisata, ketersediaan air bersih, listrik yang memadai, jaringan internet, dan sarana prasarana lainnya.
Secara ekonomi kondisi Toraja Barat dewasa ini tidak efisien kepada masyarakat karena mahalnya moda transportasi dan waktu lama ke kota Makale karena jaraknya begitu jauh. Apalagi urusan dinas Camat, Kepala Lembang, Lurah, Guru, tenaga kesehatan, dan ASN kalau ke kota Makale harus bermalam jika urusan administrasi pemerintahan belum selesai atau memenuhi undangan menghadiri kegiatan di ibukota kabupaten, imbuh Kristian.
Dukungan pemekaran Tobar serupa juga datang dari Ketua Fraksi Nasdem, Semuel Pali Tandirerung. ia katakan sangat beralasan fraksi Nasdem dukung secara politik hadirnya daerah otonomi baru Toraja Barat untuk maksimalkan pembangunan, dan fakta infrastruktur jalan jauh dari layak.
Masih banyak wilayah Toraja Barat terisolir karena Infrastruktur jalan masih jelek, juga belum tersentuh PLN seperti Kecamatan kurang mendapat perhatian meskipun demo dan kritikan silih berganti, tidak juga mendapat perhatian, pungkas Semuel. (agus)
