ikut bergabung

Aktivis Lingkungan Soroti Tambang Nikel PT Citra Lampia Mandiri di Luwu Timur

foto/ist: Sultan

Sulsel

Aktivis Lingkungan Soroti Tambang Nikel PT Citra Lampia Mandiri di Luwu Timur

LUWUTIMUR, UJUNGJARI.COM — Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, kembali menyoroti aktivitas tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri di kabupaten Luwu Timur.

Perusahaan tambang di daerah itu dinilai telah merusak dan mencemari lingkungan sekitarnya.

Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan, mengatakan, aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan PT. Citra Lampia Mandiri dengan luas bukaan sekitar 60 Ha tentu menghasilkan limpasan material yang mengakibatkan sungai menjadi keruh yang tentu akan mengancam kerusakan lingkungan.

Peristiwa ini sering kali terjadi di sungai Pongkeru sampai Malili ketika terjadi intensitas hujan yang sangat tinggi.
Artinya, perusahaan tambang tersebut belum memaksimalkan pengelolaan dan pemantauan di lapangan.

Pihak perusahaan juga sering kali berasumsi bahwa faktor lain yang menyebabkan kekeruhan seperti ilegal logging dan bukaan kebun yang ada dalam area IPPKH PT. CLM.

Artinya ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penindakan dari perusahaan dalam melakukan fungsi pengawasan dalam area IPPKH.

“Aktivitas di area stockpile ore KM.2 yang penanganan air limpasannya juga tidak maksimal, sehingga mengakibatkan keruhnya sungai Laoli dan meningkatnya sedimentasi di laut Lampia yang akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Dari sisi ekonomi akan menurunkan pendapatan para nelayan Bello yang berada di sekitar muara sungai Laoli,” ujar Sultan, usai mengikuti peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2022, Rabu (10/8/2022).

Ia menjelaskan, aktivitas kegiatan di Jetty yang juga pengelolaan dan pemantauan lingkungannya belum maksimal serta pengawasan keamanan berlayar yang tidak diperhatikan. Terbukti tidak adanya rambu-rambu laut yang menjadi syarat pemegang ijin terminal khusus (Tersus).

Menurut Sultan, pihak PT. CLM dalam membangun perjanjian kerjasama dengan pihak PT. PDS tidak taat dalam menjalankan kewajibannya, seperti pengelolaan lingkungan yang baik di area yg dimanfaatkan dan tidak pernah melaporkan ke pihak PDS terkait aktivitasnya. (Kerjasamanya CLM menyewa area stocpile ore PDS di KM2).

“Issu issu ini seringkali di suarakan oleh teman-teman pemerhati lingkungan dan LSM lingkungan, tapi lagi-lagi pihak perusahaan dengan keangkuhannya tidak terlalu serius dalam penanganannya. Sehingga kami mendesak pihak perusahaan untuk menghentikan kegiatan pada area yang melahirkan potensi kerusakan lingkungan sebelum melakukan pemulihan atas kerusakan yang diakibatkan,” ujar Sultan. (Rls/drw)



Komentar Anda

Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top