ikut bergabung

FGD Kaukus Timur Seri VIII: Bumi Borneo Rindukan Keadilan GDP

Berita

FGD Kaukus Timur Seri VIII: Bumi Borneo Rindukan Keadilan GDP

SETELAH membahas masa depan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada focus group discussion (FGD) seri VII pekan lalu, Jumat, 18 Agustus 2023 Kaukus Timur kembali menggelar kegiatan sejenis dan masih bermain di Bumi Borneo. Kali ini Kaukus mencoba menggali problematika kenegaraan di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Tiga pembicara disiapkan untuk FGD seri VIII tersebut. Mereka adalah Ir H Pangeran Khairul Saleh yang tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan juga Wakil Ketua Komisi III, Gusti Farid Hasan Aman dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI Kalimantan Selatan, serta Prof Dr Ahmad Alim Bachri, SE, MSi sebagai rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Sayang sekali, dua pembicara pertama gagal bergabung hingga FGD berakhir pukul 15.00 Wita. Keduanya sempat mengonfirmasi akan segera bergabung begitu tiba di tempat, namun higga FGD diakhiri, mereka yang terkonfirmasi dalam perjalanan kedinasan, belum juga bergabung.

Terlepas dari gagalnya bergabung kedua politikus tersebut, Rektor Unlam tampil cukup menyengat. Lelaki asal Duri Kabupaten Enrekang itu dengan lantang menyoroti kebijakan negara terkait bagi hasil daerah dan pusat, yang amat sangat merugikan Tanah Borneo.

Sebagai contoh, alumni Fakultas Ekonomi Unhas yang juga ketua Ikatan Alumni Unhas di Kalsel tersebut, mengungkapkan bahwa hampir semua kebutuhan bahan bakar utama industri di Indonesia, bersumber dari region Kalimantan. Baik itu pabrik-pabrik smelter di Sulawesi maupun mesin-mesin pembangkit listrik yang dikelola negara.

“Boleh dibilang Kalimantan adalah yang menerangi negara ini. Belum lagi sumber energi dari kelapa sawit, di mana Kalimantan termasuk penyumbang kebun sawit terbesar di Indonesia,” ungkapnya.

Ironisnya, papar Ahmad Alim Bachri yang baru sembilan bulan menjabat rektor Unlam, manfaat balikan untuk kawasan Kalimantan terbilang amat minim. Untuk pelibatan tokoh Borneo di pusat pemerintahan, misalnya, khusus dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, hampir tidak pernah dilirik.

“Kecuali di periode kedua ini, ada Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Drs Alue Dohong, MSc, PhD, red),” papar ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Kalsel ini.

Realitas itu jelas amat memiriskan. Sebab pemerintahan sebelumnya, mulai dari zaman Soekarno sekalipun dilanjutkan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tokoh asal Kalimantan selalu dilibatkan dalam pemerintahan. Sebutlah Saadillah Moorsjid, Syamsul Muarif (Menteri Komunikasi dan Informasi), Gusti Muh Hatta (Menteri Lingkungan Hidup) atau nama lainnya seperti Taufiq Effendi (MenPAN-RB, red).

Laman: 1 2 3 4



Komentar Anda

Berita lainnya Berita

Populer Minggu ini

Arsip

To Top