ikut bergabung

Gelar Uji Konsekuensi, Desa Bulo Siap Wakili Sulsel pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2023

Sulsel

Gelar Uji Konsekuensi, Desa Bulo Siap Wakili Sulsel pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2023

SIDRAP, UJUNGJARI.COM — Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat nasional tahun 2023.

Penetapan dilakukan Komisi Informasi Sulsel setelah berkoordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulsel. Hal itu tak lepas dari kesuksesan Bulo sebagai satu-satunya desa di Sulsel yang meraih kategori tertinggi informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sulsel tahun 2022 lalu.

Sebagai salah satu persiapan, Pemerintah Desa Bulo melakukan uji konsekuensi informasi publik, Rabu (7/9/2023). Hadir, Kepala Desa Bulo selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bulo, Andi Rifai, Sekdes yang sekaligus PPID Bulo, Muhammad Akbar serta aparat desa lainnya.

Acara di Kantor Desa Bulo ini juga dihadiri Anwar D. Nurdin, Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidrap, yang juga mewakili PPID Utama Pemkab Sidrap.

Sementara Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin terhubung secara daring, dan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Fauziah dalam paparannya menyatakan, setiap pemerintah desa diharapkan melakukan pengklasifikasian informasi publik, dalam rangka mengidentifikasi informasi wajib diumumkan secara berkala, informasi wajib tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan.

Diutarakannya, dalam menyusun penganggaran, perencanaan program dan kegiatan serta regulasi, desa bersifat otonom. Sehingga setiap pemerintah desa harus membentuk PPID sendiri tanpa menunggu instruksi pemerintah kabupaten.

Baca Juga :   Mahasiswa Duduki DPRD Palopo, Tolak UU KPK dan Hapuskan BPJS

“Desa harus proaktif dalam melakukan pelayanan informasi publik, termasuk menyiapkan sarana prasarana yang memudahkan publik mengakses setiap informasi yang dikuasai pemerintah desa,” jelas Fauziah.

Ia melanjutkan, untuk memastikan kelancaran pelayanan informasi publik, setiap desa berkewajiban melakukan proses uji konsekuensi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan secara seksama konsekuensi yang timbul.

“Yaitu konsekuensi jika informasi publik tertentu dibuka, maka dapat membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” terangnya.

Fauziah menambahkan, suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada undang-undang, kepatutan dan yang utama yakni kepentingan publik.

dibaca : 108

Laman: 1 2



Komentar Anda

Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top