GOWA, UJUNGJARI.COM — Setelah menjalani proses persidangan di PN Sungguminasa akhirnya dua penyelenggara Pemilu di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yakni IH selaku anggota PPK Pallangga dan MR selaku Ketua PPS Tetebatu dijatuhi hukuman dua bulan penjara oleh majelis hakim PN Sungguminasa.
Vonis itu ditetapkan majelis hakim setelah ketok palu pada Selasa (7/5) pada sidang putusan majelis hakim. Kedua terdakwa divonis bersalah melakukan pelanggaran sesuai Pasal Pasal 505 UU Pemilu jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan vonis pidana penjara 2 bulan percobaan 4 bulan subsider satu bulan kurungan dan denda Rp1 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelanggaran yang dilakukan terdakwa IH dan MR adalah melakukan tindak pidana penambahan dan pengurangan suara caleg dan suara partai dalam Aplikasi Sirekap Pemilu 2024.
Terkait vonis PN Sungguminasa ini, pihak Bawaslu Gowa pun mendesak KPU Gowa untuk segera melakukan proses kode etik atas kedua penyelenggara Pemilu tersebut.
Seperti dikatakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gowa Yusnaeni, Kamis (9/5) sore. Melalui keterangan Pers nya, Yusnaeni mengatakan dalam kasus dua penyelenggara Pemilu ini, pihaknya meminta KPU agar segera memproses pelanggaran kode etik terhadap kedua terpidana pasca adanya putusan pengadilan tersebut.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Gowa telah meneruskan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Nomor surat 0165 /PP.01.02/K.SN-06/04/2024 dengan terlapor ketua dan anggota PPK Kecamatan Pallangga serta ketua PPS Tetebatu.
“Bukan hanya satu PPK yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran tapi ada empat orang PKK lainnya juga dilaporkan oleh Panwascam Pallangga. Mereka diduga melakukan pelanggaaran kode etik karena bertanda tangan pada berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Pallangga, dimana di dalam berita acara tersebut terdapat perolehan suara calon legislatif dan partai politik yang tidak sesuai dengan perolehan suara di TPS. Ketidaksesuaian tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh PPK Pallangga sehingga dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik oleh Panwascam Pallangga,” jelas Yusnaeni.
Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait tindak lanjut penerusan pelanggaran kode etik tersebut oleh KPU Kabupaten Gowa. Sehingga dengan adanya putusan pengadilan tersebut, maka Bawaslu Gowa meminta KPU segera mengeluarkan putusan hasil sidang kode etik oleh PPK Pallangga dan PPS Tetebatu.
Ketua KPU Gowa Fitra Syahdanul yang dikonfirmasi terkait desakan Bawaslu untuk segera melakukan proses kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Pallangga, Kamis petang, langsung menjawab menohok melalui pesan WhatsAppnya.
“Sudah putus kan itu dua hari yang lalu. Saya kira tidak perlu didesak. Sebab, sudah kami agendakan memang. Cuma ini agenda tahapan masih sibuk. Lagian kami masih di Jakarta. Insya Allah besok baru pulang langsung diplenokan lusa, ” jawab Fitra Syahdanul. –
