Proyek Pengecoran Jalan di BTP Disorot, Anggaran Negara Diduga Hanya Untungkan Yayasan La Niang

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Proyek pengecoran jalan di kawasan BTP, tepatnya di depan Yayasan La Niang, menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena hanya memperbaiki akses menuju sekolah milik Yayasan La Niang.

Sejumlah warga menilai, pelaksanaan proyek tersebut tidak berpihak pada kepentingan umum. Di banyak titik di kawasan BTP, kondisi jalan justru rusak parah dan sangat membutuhkan perbaikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harusnya anggaran itu digunakan memperbaiki jalan yang rusak di lingkungan warga, bukan jalan menuju sekolah tertentu. Ini terkesan proyek pesanan dan hanya menguntungkan yayasan,” ujar Andi Jasruddin warga BTP, Sabtu (25/10/2025).

Ia juga mempertanyakan transparansi dan mutu pekerjaan proyek tersebut. Dari pantauan di lapangan, hasil pengecoran tampak tipis dan sebagian permukaannya sudah mulai retak.

“Kalau begini, publik wajar curiga. Jangan sampai proyek ini hanya formalitas dan menguras anggaran untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Andi Jasruddin.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar belum memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Warga mendesak aparat pengawas serta inspektorat turun langsung memeriksa pekerjaan proyek dan memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.

Ahli konstruksi dari Universitas Hasanuddin, Ir. Andi Rahman, MT, menilai proyek tersebut patut dievaluasi secara teknis. “Kalau beton mulai retak dalam waktu singkat, itu bisa jadi indikasi mutu bahan tidak sesuai spesifikasi atau proses pengecorannya tidak memenuhi standar. Bisa juga karena ketebalan lapisan tidak sesuai bestek,” ujar Andi Rahman saat dimintai tanggapan.

Ia menegaskan bahwa setiap proyek infrastruktur, terutama yang menggunakan dana publik, wajib mengedepankan asas manfaat dan pemerataan.

“Pengecoran jalan seharusnya diarahkan ke wilayah dengan volume lalu lintas tinggi dan kebutuhan warga luas, bukan sekadar akses ke Yayasan tertentu. Kalau prioritasnya keliru, maka tujuan pembangunan menjadi bias dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” tegasnya. (drw)