DEPOK, UJUNGJARI.COM — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memetakan berbagai isu strategis nasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam forum ASEAN 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi “Stocktaking Isu Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN” yang digelar pada Selasa (10/2/2026) di Depok, Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kontribusi Indonesia di ASEAN 2026 sebagai ujung tombak perdamaian, stabilitas, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN, Andri P. Nugroho, menegaskan pentingnya memastikan posisi nasional Indonesia tersusun secara jelas dan konsisten di berbagai forum ASEAN.
“Agar kontribusi Indonesia di ASEAN 2026 benar-benar mendukung perdamaian, stabilitas, dan pemberdayaan masyarakat, kita perlu memastikan posisi nasional kita terbaca jelas, konsisten, dan terjaga lintas forum,” ujar Andri saat membuka rapat.
Berdasarkan hasil pembahasan, rapat merekomendasikan penyusunan Repository Kebijakan Nasional sebagai pusat data kebijakan terintegrasi.
Inisiatif ini akan dipimpin oleh Kemenko Polkam sebagai instansi pembina, guna menghimpun berbagai isu lintas sektor yang menjadi dasar posisi dan inisiatif Indonesia di ASEAN 2026.
“Koordinasi ini ditujukan untuk ke depannya kita sebagai satu kesatuan bisa menghimpun isu lintas sektor sebagai dasar posisi dan inisiatif Indonesia di ASEAN 2026, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan geopolitik,” lanjutnya.
Melalui repository tersebut, integrasi data posisi dan inisiatif lintas kementerian/lembaga (K/L) diharapkan dapat menjadi basis rujukan strategis dalam setiap pertemuan pilar Politik dan Keamanan (Polkam) ASEAN.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Kerja Sama Politik Kementerian Luar Negeri, Kasubdit Multilateral Ditkersinhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Kabagkonferin Rokersin Divhubinter Polri, serta Sekretaris Eksekutif ASEAN Study Center UI.
Rapat turut diikuti perwakilan dari Kemenko Polkam, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkum, Kemenkeu, Kemenimipas, Kemenkomdigi, TNI, Polri, BNPT, BNN, PPATK, dan BSSN sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika geopolitik kawasan. (**)
