Oleh: M Kh Rachman Ridhatullah, S.Sos, M.Si.
Ketua 1 PP GPMB 2023-2027
Founder & Managing Director PT Quartian Kreasi Digital (Creative Change Management Specialist)
“GPMB di Mata Saya, Refleksi 25 Tahun Gerakan Pembudayaan Minat Baca di Mata Indonesia” menampilkan pembicara perdana, Bupati Maros Dr.H.A.S.Chaidir Syam, S.IP.M.H. pada Rabu sore Tgl 2 September 2026 via Zoom Nasional, diikuti dari berbagai Pengurus GPMB Kabupaten dan Kota di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adalah sebuah daerah bisa memiliki banyak perpustakaan, ribuan buku, puluhan program membaca, bahkan penghargaan literasi. Pertanyaan mendasarnya, apakah semua itu dianggap sudah cukup untuk membuktikan bahwa masyarakatnya sudah literat ? Sejatinya, literasi bukan soal berapa banyak buku yang tersedia. Literasi adalah soal bagaimana manusia berubah setelah membaca.
Di sinilah Chaidir Syam, Sang Nakhoda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menarik untuk dicermati. Maros boleh dibilang memiliki modal politik dan kebijakan yang relatif kuat. Bupati Chaidir Syam berrsama DPRD Maros, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis literasi, guru-guru, tokoh agama, tokoh perempuan, tentara, penulis dan budayawan telah menunjukkan keberpihakan terhadap pengembangan literasi. Bahkan, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi telah memberikan fondasi hukum yang jelas.
Ini penting. Sebab ketika literasi sudah masuk ke dalam kebijakan daerah, ia seharusnya tidak lagi dianggap sebagai urusan perpustakaan semata. Literasi mestinya menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia.
Komitmen itu juga terlihat dari Chaidir Syam terutama mengembangankan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di berbagai desa, kelurahan serta penguatan budaya baca dan tulis, program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat termasuk Bunda Literasi Maros, AMTI Maros, IPI, GPMB, komunitas baca dan komunitas menulis serta dukungan semua pihak terutama pemajuan ekosistem literasi berbasis keluarga, masyarakat dan satuan pendidikan. .
Namun, justru karena fondasinya sudah cukup kuat, Maros perlu berani mengajukan pertanyaan yang lebih kritis berikutnya. Apakah kita sedang membangun perpustakaan, atau sedang membangun masyarakat yang literat? Keduanya berbeda. Membangun gedung perpustakaan adalah pekerjaan fisik. Membangun budaya literasi adalah pekerjaan kebudayaan.
Yang pertama bisa selesai ketika bangunan diresmikan. Yang kedua baru dimulai setelah masyarakat datang, membaca, berdiskusi, belajar, berpikir kritis, berkarya dan menggunakan pengetahuannya untuk memperbaiki kehidupan. Karena itu, jangan sampai keberhasilan membangun infrastruktur literasi dianggap otomatis sebagai keberhasilan membangun budaya literasi.
Perpustakaan yang megah tetapi sepi tetaplah bangunan. Rak buku yang penuh tetapi jarang disentuh belum menjadi budaya. Seminar literasi yang ramai tetapi tidak mengubah perilaku juga belum tentu merupakan keberhasilan. Ukuran literasi harus dinaikkan dengan menjaga stamina dan energi literasi agar berrgerak terus.
Kita tidak cukup bertanya berapa perpustakaan yang dibangun, berapa buku yang tersedia, berapa kegiatan dilakukan dan berapa orang hadir. Kita harus bertanya : apakah anak-anak menjadi lebih gemar membaca? Apakah guru lebih produktif menulis? Apakah orang tua lebih cerdas memilih informasi? Apakah anak muda lebih kritis menghadapi media sosial? Apakah masyarakat desa mampu menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga?
Itulah pertanyaan yang lebih substansial. Apalagi masyarakat sekarang hidup dalam situasi yang sama sekali berbeda dengan dua atau tiga dekade lalu. Dulu, musuh budaya membaca mungkin adalah televisi. Hari ini, tantangannya jauh lebih besar: smartphone, media sosial, video pendek, banjir informasi, disinformasi, algoritma dan kecerdasan artifisial.
Maka gerakan pembudayaan minat baca tidak mungkin terus menggunakan pendekatan lama. Smartphone tidak boleh hanya dianggap sebagai musuh buku. Ia harus direbut menjadi kendaraan baru literasi. Podcast, video pendek, digital storytelling, buku elektronik, konten edukasi, citizen journalism, hingga pemanfaatan artificial intelligence harus menjadi bagian dari ekosistem literasi baru.
Di sinilah GPMB Kabupaten Maros memiliki peran yang sangat strategis. GPMB Maros jangan terjebak menjadi sekadar “panitia kegiatan literasi”. Peran itu terlalu kecil. GPMB Maros seharusnya menjadi penggerak ekosistem literasi masyarakat dan menggeakkan kegiatan berbasis masyarakat berkelanjutan.
Dan GPMB Maros atas dukungan Bupati Chaidir Syam terus bergerak melakukan inovasi dan lompatan jauh kedepan. Basis penguatannya tidak bertumpul di atas alas APBD Maros, apalagi APBN, melainkan GPMB Maros terus bergerak dengan memperkuat pola kemitraan dengan semua pihak termasuk aktivis literasi dan para voluenteer literasi.
Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya. GPMB memiliki jejaring komunitas dan kedekatan sosial. Akademisi memiliki pengetahuan dan kemampuan riset. Dunia usaha memiliki sumber daya dan inovasi. Media memiliki kekuatan narasi. Masyarakat memiliki energi gerakan. Semua kekuatan tersebut harus disatukan.
Karena itu, hubungan Pemkab Maros, Bupati Chaidir Syam dengan GPMB Maros idealnya bukan hubungan antara “pemberi program” dan “pelaksana kegiatan”. Lebih dari itu. Keduanya telah menjadi mitra strategis. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maros membuat kebijakan, menyediakan ruang dan sumber daya. GPMB di daerah mengorganisasi gerakan masyarakat. Akademisi membantu memastikan program berbasis pengetahuan. Dunia usaha mendukung inovasi dan keberlanjutan. Media memperluas narasi. Dan masyarakat menjadi pemilik gerakan.
Dengan pendekatan seperti ini, literasi tidak lagi menjadi proyek pemerintah. Literasi menjadi gerakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan. Sebab gerakan literasi yang terlalu bergantung pada seorang kepala daerah akan selalu menghadapi pertanyaan ketika kepemimpinan berganti. Dan filosofi GPMB Maros bersama Bupati Chaidir Syam memperluas jejaring sosial dengan mempersiapkan kader relawan GPMB yang tumbuh dari desa, keluraha dan kecamatan.
Sebaliknya, jika literasi sudah menjadi budaya masyarakat dan telah melembaga dalam sistem pemerintahan, sekolah, desa, komunitas dan dunia usaha, pergantian kepemimpinan tidak akan mematikan gerakan.
Maka, Maros membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada program tahunan.
Maros membutuhkan Maros Literacy Ecosystem. Perpustakaan desa, misalnya, jangan hanya menjadi tempat meminjam buku. Ia bisa menjadi literacy and community empowerment hub: tempat anak belajar, pemuda berkarya, ibu-ibu mengembangkan usaha, warga berdiskusi, komunitas bertemu, dan pengetahuan lokal didokumentasikan.
Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menghasilkan pembaca. Ia menghasilkan manusia yang lebih berdaya. Ukuran keberhasilannya pun harus berubah. Jangan hanya mengukur input : berapa anggaran, buku dan fasilitas.
Jangan hanya menghitung output : berapa kegiatan dan peserta. Ukur pula outcome : apakah terjadi perubahan perilaku? Kemudian impact : apakah kapasitas, produktivitas dan kualitas hidup meningkat? Bahkan, kalau ingin lebih serius, ukur transformation : apakah literasi benar-benar mengubah cara masyarakat belajar, berpikir, bekerja dan mengambil keputusan?
Di sinilah Maros telah melangkah lebih jauh. Bupati Maros tidak pernah bangga dengan predikat “Kabupaten Literasi” Maros. Predikat adalah identitas. Dampak adalah pembuktian. Karena itu, tantangan terbesar Maros ke depan bukan lagi membuktikan bahwa pemerintahnya peduli pada literasi.
Komitmen itu sudah terlihat dengan bukti-bukti empiris. Misalny saja, Chaidir Syam diganjar Penghargaan Bupati Pejabat Publik satu-satunya dari Sulawesi Selatan dengan Penghargaan Tertinggi Nugra Jasadharma Pustaloka Perpustakaan Nasional pada 2022 disusul Bunda Literasi Hj. Ulfiah Nur Yusuf Chaidir, meraih Penghargaan Tertinggi yang sama dari Perpustakaan Nasional kategori Pegiat Literasi pada 2023.
Menariknya lagi karena Ketua GPMB Maros yang juga Ketua Tim Pendamping Literasi Kabupaten Maros, Bachtiar Adnan Kusuma tercatat sebagai Penerima Penghargaan Tertinggi Nugra Jasadharma Pustaloka Perpustakaan Nasional, kategori Masyarakat pada 2021 silam. .
Tantangannya adalah mengubah komitmen politik menjadi gerakan sosial yang hidup. Mengubah kebijakan menjadi kebudayaan. Mengubah perpustakaan menjadi ruang pemberdayaan. Mengubah kegiatan menjadi perubahan. Wallahu a’lam bishawwab……
