TAKALAR, UJUNGJARI — Program Irigasi Perpompaan (Irpom) di Kabupaten Takalar memiliki cakupan cukup besar. Pada 2026, program tersebut mencapai 122 titik yang tersebar di sejumlah wilayah pertanian.

Di tengah munculnya polemik dugaan permintaan fee kepada kelompok penerima manfaat, keberadaan program Irpom di sejumlah lokasi justru menunjukkan manfaat nyata bagi petani, terutama dalam memperluas akses air ke lahan pertanian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Irpom menjadi salah satu program yang dinilai strategis bagi daerah pertanian seperti Takalar. Ketersediaan air melalui sistem perpompaan memungkinkan lahan yang sebelumnya menghadapi keterbatasan pasokan air mendapatkan dukungan untuk kegiatan budidaya.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan tersedianya air, tetapi juga berpotensi meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan. Di sejumlah lokasi, petani yang sebelumnya bergantung pada musim hujan dapat memperoleh akses air yang lebih terjamin untuk mendukung kegiatan pertanian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara substantif, program Irpom memiliki tujuan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan petani.

Justru karena program ini menggunakan anggaran pemerintah dan menyasar kelompok tani sebagai penerima manfaat, proses pengusulan, pencairan, penggunaan hingga pertanggungjawaban dana menjadi bagian penting yang perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, Parawangsyah sebelumnya menegaskan bahwa Irpom merupakan program Kementerian Pertanian. Anggaran, menurut dia, berasal dari kementerian dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga berada di kementerian.

“Ini proyek kementerian, anggarannya kementerian, PPK kementerian. Anggaran ditransfer masuk di kelompok tani. Dinas Pertanian hanya mengusulkan kelompok dan kegiatan Irpom dilaksanakan oleh kelompok,” kata Parawangsyah.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai posisi Dinas Pertanian Takalar dalam mata rantai pelaksanaan program. Dinas berperan dalam mengusulkan kelompok penerima, sementara dana program ditransfer kepada kelompok tani dan pelaksanaan kegiatan berada pada kelompok penerima.

Ternyata, setelah ditelusuri secara spesifik di sejumlah kelompok tani, dugaan setoran fee ke oknum pejabat sama sekali tidak benar.Dengan cakupan mencapai 122 titik, Irpom merupakan program dengan manfaat dan nilai kepentingan publik yang cukup besar bagi sektor pertanian Takalar.

Kini, tantangannya adalah memastikan manfaat tersebut benar-benar diterima petani tanpa adanya beban tambahan di luar ketentuan. (*)