MAKASSAR,UJUNGJARI.COM — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sejak awal September 2026 memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak.
Anggota DPD RI asal Sulsel, Al Hidayat Samsu, mengkritik keras lambatnya penanganan krisis energi ini dan mendesak pemerintah pusat serta Pertamina untuk segera mengambil tindakan nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hidayat, kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang masih memiliki pasokan dilaporkan mengular hingga hampir 10 kilometer. Situasi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas harian masyarakat dan berpotensi memukul perekonomian daerah.
“Respons Pertamina Patra Niaga perwakilan Sulselbar kurang memuaskan dan tak ada langkah cepat maupun tanggap terhadap krisis BBM ini. Masyarakat memburu BBM dan menghabiskan waktu yang luar biasa lama. Aktivitas terganggu dan ini bisa berakibat fatal terhadap ekonomi Sulsel,” ujar Hidayat dalam keterangan resminya.
Ia juga menilai kelangkaan ini janggal karena terjadi di luar periode puncak konsumsi BBM, seperti Ramadhan, Idulfitri, atau libur sekolah.
Dampak kelangkaan ini dirasakan langsung oleh sektor-sektor vital, seperti petani, nelayan, hingga penyedia jasa transportasi daring (ojol). Di tengah musim kemarau, para petani sangat mengandalkan BBM untuk memompa air ke lahan pertanian. Sementara itu, nelayan terancam tidak bisa melaut, dan pengemudi ojol harus menanggung risiko kesehatan akibat berjam-jam mengantre di bawah terik matahari ekstrem.
Menanggapi kondisi tersebut, DPD RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina Patra Niaga untuk segera memulihkan pasokan BBM di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selain pemulihan distribusi, pemerintah juga didesak untuk bersikap transparan mengenai penyebab utama di balik krisis energi yang terjadi.
