TAKALAR, UJUNGJARI—Badan Gizi Nasional (BGN) memilih Kabupaten Takalar sebagai pusat peresmian aktivasi Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk daerah terbelakang, daerah maju, dan daerah terpencil (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, Jumat (2/10/2026).
Bersamaan dengan itu, sebanyak 480 SPPG diaktifkan di 16 provinsi sebagai bagian dari perluasan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diarahkan untuk memastikan bahwa layanan pemenuhan gizi menjangkau masyarakat, terutama anak-anak di daerah yang masih menghadapi masalah stunting dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, perluasan SPPG akan dilakukan secara bertahap ke berbagai daerah. Prioritas diberikan kepada daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi, termasuk daerah 3T dan daerah yang masih memiliki kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi.
Badan Gizi Nasional (BGN) memilih Kabupaten Takalar sebagai pusat peresmian aktivasi Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk daerah terbelakang, daerah maju, dan daerah terpencil (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, Jumat (2/10/2026).
Bersamaan dengan itu, sebanyak 480 SPPG diaktifkan di 16 provinsi sebagai bagian dari perluasan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diarahkan untuk memastikan bahwa layanan pemenuhan gizi menjangkau masyarakat, terutama anak-anak di daerah yang masih menghadapi masalah stunting dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, perluasan SPPG akan dilakukan secara bertahap ke berbagai daerah. Prioritas diberikan kepada daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi, termasuk daerah 3T dan daerah yang masih memiliki kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi.
Sementara itu, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut baik penetapan Takalar sebagai lokasi pusat peresmian. Menurutnya, kehadiran Kepala BGN dan peluncuran nasional SPPG di distriknya merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat terhadap masalah gizi dan stunting.
“Ini adalah sumber kebanggaan bagi kami. Ini luar biasa. Ini adalah bentuk perhatian bagi daerah-daerah terbelakang dan tertinggal,” katanya.
Daeng Manye mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar sebelumnya telah melakukan intervensi terhadap sekitar 15 ribu anak yang menunjukkan indikasi stunting pada tahun 2025. Program ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 56 miliar dan dilaksanakan selama 59 hari dengan pemberian makanan sekali sehari.
Dari intervensi tersebut, katanya, terjadi peningkatan berat badan pada sekitar 70 persen anak-anak sasaran. Ia berharap kehadiran SPPG melalui program MBG dapat memberikan intervensi yang lebih berkelanjutan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
