GOWA, UJUNGJARI.COM — Hingga kini tuntutan masyarakat terdampak bendungan Je’nelata belum ada kejelasan. Pembebasan lahan yang seharusnya telah selesai, masih saja terkatung-katung bahkan diklaim masyarakat terdampak tidak akan tuntas sementara proyek fisik konstruksi bendungan terus berjalan bahkan sudah mencapai progres 39 persen. Pembebasan lahan bendungan Je’nelata baru 13 persen.
Senin (9/11) siang, sedikitnya 10 orang warga perwakilan memenuhi undangan pihak Pemprov Sulsel bersama Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk duduk bersama sebagai tindak lanjut unjukrasa masyarakat terdampak pada Jum’at pekan kemarin di kantor Gubernur Sulsel dan kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aspirasi masyarakat terdampak yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Je’nelata Manuju (APMJM) masih saja buntu. Sebab, kedatangan para warga masih saja diterima oleh para perwakilan pemangku kebijakan.
Seperti dikatakan Usman Mayo selaku jendlap APMJM pada Selasa (10/11) siang, pertemuan lanjutan itu tidak membuat perwakilan masyarakat lega pasalnya dari Pemprov Sulsel yang seharusnya dihadiri langsung pimpinan dari Biro Pemerintahan dan Otoda dan dari Kejaksaan Tinggi diwakili Kasi Penkum.
Diakui Usman Mayo, pertemuan tersebut, belum membawa hasil. Belum ada kalimat yang menjadi penjelasan terbaik yang bisa diterima akal para warga terdampak.
“Kalau dari pihak gubernur lebih ke unsur kehati-hatian dalam penerbitan SK Penetapan Lokasi (Penlok) karena dari sekian banyak persyaratan masih terkendala di kawasan hutan dan pertanian. Begitu kata dari pihak Pemerintahan dan Otoda. Sementara kalau dari pihak kejaksaan masih menunggu permohonan atau permintaan nota pendapat untuk pendampingan hukum mengingat sudah berakhir pendampingannya sejak 29 Oktober 2026,” kata Usman Mayo.
Perwakilan warga terdampak pembangunan bendungan Je’nelata yang hadir adalah Hambali Dg Ngerang, Dg Lewa, Bahrum Dg Lawang dan Dg Kulle.
“Kami datang membawa amanah para warga terdampak. Warga berharap agar sesegera mungkin pemerintah provinsi menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini secara bijak. Jika tidak, mereka mengancam akan menutup lokasi proyek yang saat ini berjalan, ” tandas Usman Mayo.
Hal senada ditegaskan Korlap Muh Fajar. Pemuda Manuju ini sangat menyayangkan lambannya SK Penlok diterbitkan oleh gubernur.
“Kami sangat berharap dan menaruh harapan besar agar masalah ini segera diselesaikan. Dalam waktu dekat kami harapkan ada pertemuan lagi yang lebih serius antara Kejaksaan, Pemprov, BBWSPJ dan BPN Gowa agar semuanya selesai tuntas. Dengan pertemuan serius dan lengkap itu pula sehingga tidak terkesan saling lempar tanggung jawab, ” tandas Fajar.
Terkait aspirasi masyarakat terdampak ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Biro Pemerintahan dan Otoda maupun dari Kejaksaan Tinggi.
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi yang dikonfirmasi via pesan Whatsapp Selasa pada pukul 15.59 Wita belum ada respon. Hal sama dari Biro Pemerintahan dan Otoda Pemprov Sulsel pun belum ada respon yang sama. –
