MALILI,UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mematangkan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital (PEMDI) sebagai langkah mempercepat transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Kepastian tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Akhir Arsitektur dan Peta Rencana SPBE PEMDI Kabupaten Luwu Timur yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Selasa (10/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, serta dihadiri Kepala Dinas Kominfo-SP Andi Tabacina Akhmad, Kepala Dinas Kesehatan dr. Helmi Kahar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raoda K, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nursih Hariani, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan narasumber dari PT Digitama Sinergi Indonesia, Pradiptya Setyahadi.

Dalam sambutannya, Sekda Ramadhan Pirade menegaskan bahwa penerapan SPBE tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana teknologi, melainkan perubahan budaya kerja, integrasi data, dan sinergi lintas OPD.

“Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi langkah penting mempercepat transformasi pemerintahan digital. Kami berharap seluruh OPD memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis data yang adaptif dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” tegas Ramadhan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo-SP Luwu Timur, Andi Tabacina Akhmad, menjelaskan bahwa dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE dirancang untuk mencegah ego sektoral atau pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di tiap instansi.

“Dokumen ini menjadi panduan strategis agar pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemkab Luwu Timur berjalan terpadu, terintegrasi, dan terarah,” ujar Andi Tabacina.

Dengan rampungnya penyusunan dokumen ini, Pemkab Luwu Timur menargetkan terwujudnya sistem pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam memberikan layanan publik di daerah tersebut.