SOPPENG, UJUNGJARI.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng memusnahkan barang bukti dari 17 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Kamis (19/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemusnahan dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Soppeng sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, S.H., M.H., dan dihadiri Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.I.K., S.H., M.H., perwakilan Pengadilan Negeri Watansoppeng, perwakilan Rutan Kelas IIB Watansoppeng, serta Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Proses pemusnahan dilakukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.

Metode pemusnahan disesuaikan dengan jenis serta karakteristik barang bukti agar seluruh tahapan berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur.

Dalam sambutannya, Kajari Soppeng Sulta D. Sitohang menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan memastikan barang bukti yang telah diputus pengadilan tidak lagi berada dalam penguasaan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

“Dengan dimusnahkan, barang bukti tersebut tidak dapat lagi diperjualbelikan, disalahgunakan, ataupun kembali beredar di tengah masyarakat,” tegas Kajari Soppeng.

Kehadiran Bupati Soppeng bersama jajaran Forkopimda menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Soppeng.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti oleh pihak terkait. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus penegasan bahwa proses pemusnahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Daus)