ikut bergabung

LP-Tipikor Laporkan Dugaan Korupsi Proyek MRR ke KPK

Hukum

LP-Tipikor Laporkan Dugaan Korupsi Proyek MRR ke KPK

MAKASSSR, UJUNGJARI.COM — Jalur lingkar tengah atau midle ring road (MRR) yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Dr Leimena mulai difungsikan sejak Agustus 2019 lalu. Meski begitu, hasil pekerjaan konstruksi tersebut masih menuai kritikan.

Kritikan ini dilontarkan Lembaga Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (LP-Tipikor).

Tim Investigasi LP-Tipikor, Muhammad Ardy menilai, pelaksanaan proyek MRR memiliki banyak masalah.

“Banyak masalah yang ada di dalamnya dan tentu berimbas pada kondisi fisik dan penggunaan keuangan negara,” kata Ardy, Minggu (16/2/2020).

Ardy menuturkan, PPK diduga melakukan manuver untuk mengambil keuntungan besar atas perintah pimpinan. Keuntungan tersebut dengan indikasi adanya aliran sebagai imbalan jasa saat bertemu rekanan setiap termin.

Karena itu, diduga terjadi kebocoran anggaran negara yang ditaksir mencapai 8-12,5 persen dari anggaran proyek.

“Jika dihitung dari jumlah kontrak plus PPN, PPH dan dana pembenasan tanah, maka hitungannya mencapai Rp15 miliar lebih,” beber Ardy.

Salah satu kebocoran tersebut berdasarkan temuan LP-Tipikor terkait indikasi fee proyek ke beberapa pejabat mulai dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar hingga ke kementerian terkait.

“Tidak tanggung-tanggung indikasi fee tersebut mencapai 3,5 persen dari nilai kontrak,” ungkapnya.

Menurutnya, sejak proyek MRR dimulai banyak hal yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Salah satunya adalah bagaimana melakukan pengawasan dan peningkatan pekerjaan yang berkualitas dan bermutu baik.

Sayangnya, terjadi keterlambatan dan kondisi fisik jalan saat dilewati seperti gelombang laut. Pemicunya karena sistem betonase yang dikerjakan oleh sub kontrak yang berbeda beda.

“Spesifikasi beton juga sangat diragukan karena beton juga sudah mulai bergeser dan mengalami keretakan pada bahagian tengah dan pinggirnya. Daya lem perekat yang digunakan juga untuk merekatkan beton saat selesai cor tidak maksimal,” katanya.

Temuan-temuan tersebut mengungkapkan adanya indikasi perbuatan pidana yang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berhubungan dengan administrasi dan penggunaan anggaran negara.

“Banyaknya dugaan kebocoran akibat dari perbuatan satker dan ppk harus diteliti daan dikaji oleh KPK. Termasuk kami memiliki alat bukti berupa rekaman percakapan, foto sejumlah uang dan dokumen kontrak penggantian nomo rekening dan dokumen dugaan pemalsuan beberapa tanda tangan, baik kwitansi maumoun dokumen lain,” katanya.

Sehingga, LP-Tipikor akan melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) karena diduga kuat telah merampas hak-hak negara dan menyalagunakan kewenangannya sebagai abdi negara. (*)

Komentar Anda

Channel
Comments

Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

To Top