ikut bergabung

Webinar Nasional FIS UNM Bahas Skema Penundaan Pilkada

Berita

Webinar Nasional FIS UNM Bahas Skema Penundaan Pilkada

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar sukses menggelar webinar nasional seri-3 dengan menggunakan aplikasi zoom cloud, Kamis (21/5).

Webinar ini terselenggara atas kerja sama FIS UNM, KPU Sulsel, dan Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) Pusat. Webinar memilih tema pilkada serentak di tengah trauma pandemi covid-19.

Webinar diawali dengan sambutan Rektor UNM, Prof Dr Husain Syam. Dalam sambutannya, Rektor UNM yang baru saja dilantik 18 Mei 2020 untuk periode keduanya 2020-2024 ini menyampaikan apresisasi terhadap pelaksanaan kegiatan webinar seri 3 ini.

Menurut dia kondisi pandemi Covid 19 banyak memberikan pelajaran berharga bagi kita semua termasuk bagaimana mengelola negara dalam bidang politik.

“Kondisi saat ini bukan kondisi abnormal tapi masih tetap dalam batas normal. Hanya Allah memberikan kita pilihan hidup dalam menu atau fitur lain untuk lanjutkan kehidupan yang sarat tantangan ini,” tegas Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sulsel ini.

Bertindak sebagai pemantik diskusi yaitu komisioner KPU Sulsel Misna M Attas. Misna menyampaikan bahwa secara kelembagaan KPU Sulsel siap melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam kondisi apapun termasuk di saat belum berakhirnya pandemi covid ini.

Prinsipnya, sisa menunggu juknis seluruh tahapan yang ada termasuk jika ada penundaan.

Guru besar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof Dr Karim Suryadi, M.Si yang menjadi narasumber pertama mengatakan narasi tiga pilkada masih didominasi kehadiran pengusaha, swasta dan petahana. Bahkan di era ini muncul fenomena calon tunggal yang potensial mengikis inklusivitas pilkada.

“Bagi publik, menggelar pilkada terlepas dari bayang-bayang pandemik akan lebih baik, karena memiliki waktu “menaruh perhatian ” katanya.

Dekan Fisip Unhas, Prof. Dr. Armin Arsyad yang menjadi pemateri berikut menegaskan pilkada serentak kali ini harus benar-benar memperhatikan aspek kondisi trauma pandemi covid 19 terutama pada saat pandemi masih berlangsung.

Bahkan lanjut Ketua Forum Dekan FISIP se Indonesia ini menyatakan atensi terbesar KPU adalah bagaimana perhitungan elektronik voting dan sistem kontrol perhitungan elektronik bisa dijalankan dengan baik dan sportif.

Selanjutnya Dekan FIS UNM, Prof. Dr. Hasnawi Haris memetakan praktik elections di beberapa negara dalam masa pandemi global. Menurut dia setidaknya sudah 20 negara yang melakukan penundaan.

Menurut dia jika dihubungkan dengan kondisi di Indonesia, setidaknya ada 9 Propinsi, 37 Kota, 224 kabupaten yang tersebar dalam 4.328 kecamatan dan 46.740 kelurahan-desa seluruh Indonesia yang melibatkan sedikitnya pemilih sebanyak 107,5 juta jiwa belum termasuk penyelenggara pilkada.

Data ini apabila dihubungkan dengan keputusan BNPB yang memberlakukan darurat bencana covid sampai 29 Mei 2020, maka perhari ini tersisa waktu tujuh hari, di sat yang sama penularan pandemi ini belum juga menuju kondisi penurunan signifikan, maka kebijakan yang paling ideal adalah melakukan penundaan pilkada setidaknya akhir tahun ini atau digeser ke tahun 2021.

Sekjen Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial se Indonesia (HISPISI) juga mengusulkan bahwa penundaan pilkada serentak membutuhkan Revisi Undang-Undang terbatas. Salah satunya pemerintah sebaiknya membuat Perppu.

“Namun apapun bentuknya regulasi yang mengatur penundaan pilkada serentak kali ini setidaknya harus memperhatikan di antaranya; protokol medis covid 19, peningkatan partisipasi pemilih, pemimpin yang terpilih harus benar-benar legitimed dan berkualitas serta pilkada serentak menjadi ruang besar terciptanya kompetisi para kontestan secara jujur, adil dan berkeadaban”, pangkas Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel ini.

Narasumber keempat, I Dewa Kadek Raka Sandi, ST, SH, M.Si. Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI ini memaparkan skema Pilkada serentak di Indonesia sudah disiapkan seluruhnya termasuk juknis jika ada penundaan.

Upaya-upaya strategis yang dilakukan KPU RI di antaranya inventarisasi dan mitigasi permasalahan pemilihan di tengah pandemi covid 19 dan bekordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pilkada.

Selain itu melakukan percepatan formulasi pengaturan terkait pilkada serentak disertai protokol kesehatan; pemanfaatan inovasi dalam berbagai bimtek serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Webinar yang dipandu moderator Supriadi Torro itu diikuti 661 orang. Mulai dari akademisi, mahasiswa dan komisioner KPU dari sejumlah kota di Indonesia. Acara webinar seri 03 ditutup oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNM, Prof. Hasnawi Haris selaku tuan rumah kegiatan.  (**)

Komentar Anda

Channel
Comments

Berita lainnya Berita

Populer Minggu ini

Arsip

To Top