ikut bergabung

Inspektur IV Kejagung Jadi Pembicara di FGD, Bahas RUU Kejaksaan

Makassar

Inspektur IV Kejagung Jadi Pembicara di FGD, Bahas RUU Kejaksaan

MAKASSAR, UJUNGJARI–Inspektur IV Pangawasan Kejaksaan Agung, Dr Chairul Amir SH, MH menjadi pembicara pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Prof. Baharuddin Lopa, SH, Fakultas Hukum Unhas, Rabu (23/09/2020).

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Kejati Sulsel,  Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Sulsel.

DR. Chairul Amir, S.H., M.H. (Inspektur IV Pengawasan Kejagung RI) pada acara yang mengusung tema “Mendorong Penguatan Institusi Kejaksaan Melalui Revisi Undang-Undang Kejaksaan”, menegaskan, jabatan kejaksaan itu harus disebut sebagai “Pejabat Hukum Negara”.

Jabatan-jabatan penegak hukum lain belum ada yang disebut sebagai pejabat hukum Negara, karena itu, jabatan kejaksaan mesti disebut sebagai “Pejabat Hukum Negara”.

Para Ahli yang hadir dalam FGD terbatas ini antara lain Prof. Dr. Said Karim, SH., MH, Prof. Dr. Musakkir, SH., MH, Prof. Dr. Marwati Riza, SH., MH. Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH., Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH., Dr. Syamsuddin Muhtar SH., MH, Dr. Muh. Hasrul SH., MH, Yudi Indra Gunawan, SH., MH.

Selain Chairul Amir, sebagai pembicara Prof. DR. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., (Dekan Fakultas Hukum Unhas), DR. Firdaus Dewilmar, S.H., M.Hum. (Kajati Sulsel). Sebagai moderator Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. (Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas).

Salah satu pendapat dari Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. DR. Said Karim, S.H., tidak ada didalam RUU Kejaksaan yang memberi kewenangan lebih kepada institusi Kejaksaan sehingga menjadi lembaga superbody. Mengenai penyidikan tambahan, bukan merupakan hal baru karena sudah diatur dalam KUHAP. Saat ini, penguatan institusi Kejaksaan sudah selayaknya dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Beberapa masukan atau saran dari Guru Besar dan Dosen lainnya, akan dihimpun oleh notulen dan disampaikan ke DPR RI.

Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dipatuhi oleh seluruh peserta yang hadir,  seperti dipersiapkan hand sanitizer dipintu masuk, menggunakan masker dan menjaga jarak.

Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar menegaskan, UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, sudah tidak mampu lagi menjawab perkembangan penegakkan hukum.

Dia juga menguraikan mengenai jabatan jaksa, apakah masuk sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) atau merupakan jabatan profesi. Juga perlu dipikirkan apakah jaksa bisa sebagai Pejabat Negara atau Pejabat Hukum Negara atau ASN. (ancha)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Makassar

Populer Minggu ini

Arsip

To Top