ikut bergabung

Aneh Ada Paslon yang Tak Mau Teken SK Bupati untuk Guru Honorer

Andi Awaluddin Patarai Bendahara AMPG Maros

Politik

Aneh Ada Paslon yang Tak Mau Teken SK Bupati untuk Guru Honorer

Klaim juru bicara HatiKita Keren, Chaerul Syahab bahwa kondisi pendidikan di Maros dari sisi infrastruktur dan kualitas pendidikan sudah sangat baik di periode Hatta Rahman, dipertanyakan.

Faktanya, berdasarkan data Dapodik, ada 303 ruang kelas SD dan 115 ruang kelas SMP di Maros dalam kondisi rusak. Meskipun ada juga sekolah yang tampak sangat mewah.

Ini berarti, Hatta Rahman sukses membangun ketimpangan dan ketidakmerataan dalam dunia pendidikan di Maros.

Apakah kesejahteraan guru di Maros sudah bagus? Guru-guru honorer di Maros mendapatkan honor jauh dari kata layak. Honor mereka maksimal hanya Rp300.000 per bulan. Itu pun diterima 3 bulan sekali. Honor ini sangat jauh dari upah minimum Kabupaten Maros yang mencapai Rp3.871.052 per bulan.

Jika tata kelola pendidikan di Maros sudah sangat baik maka seharusnya kabupaten Maros sejajar dengan wilayah di Provinsi DKI Jakarta serta Bekasi, Surabaya dan kabupaten/kota lain di Indonesia yang sudah memberikan upah minimum kepada para gurunya.

Berdasarkan data Dapodik, ada 7.300 guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maros, 1.929 atau 26, 42% di antaranya sampai hari ini belum memiliki NUPTK.

Sementara itu 379 guru di jenjang SD dan SMP akan pensiun dalam 4 tahun ke depan. Itu berarti bahwa akan ada 2.308 guru dan tenaga kependidikan yang terancam tidak akan menerima honor sebagai guru.

Dari 4.086 guru SD dan SMP di Kabupaten Maros, masih ada 1648 di antara mereka yang belum tersertifikasi. Sebanyak 265 guru PNS SD dan 114 guru PNS SMP akan pensiun dalam 4 tahun ke depan, lalu siapa yang menggantikan mereka?

Di sinilah sesungguhnya pentingnya Bupati terpilih kelak memastikan guru yang bertugas di sekolah yang belum berstatus pegawai negeri sipil memiliki SK Bupati sebagai dasar untuk menjalankan tugasnya di sekolah. Guru terutama guru honorer yang sampai saat ini belum memiliki NUPTK sebaiknya memastikan diri untuk tidak memilih pasangan calon Bupati yang tidak bersedia atau ragu membuat SK Bupati sebagai dasar guru untuk melaksanakan tugasnya di sekolah.

Mengapa demikian?

SK Bupati sangat dibutuhkan oleh guru karena hampir seluruh persyaratan dalam proses sebagai guru di masa depan membutuhkan yang namanya NUPTK. Sementara NUPTK tidak akan pernah diterbitkan tanpa SK Bupati. Sebanyak 73,58% Guru dan Tenaga Kependidikan di Maros saat ini memiliki NUPTK karena mereka adalah guru PNS, guru tetap yayasan atau mereka yang memiliki NUPTK saat SK Kepala Sekolah masih bisa digunakan mengurus NUPTK.

Kabar terbaru, guru PPPK di Jawa Barat yang sudah lulus diminta melengkapi berkas sertifikat pendidik (lulus PPG) dan mereka tak mungkin bisa memiliki sertifikat pendidik tanpa NUPTK. Karena para guru Non PNS jika ingin mendaftar untuk tes pra PPG harus memiliki SK Kepala Daerah.

Semua persyaratan saat ini harus punya SK kepala daerah.

Jika Bupati menerbitkan SK Bupati bagi tenaga honorer, maka guru dan tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan memperoleh NUPTK.

Dengan memiliki NUPTK maka guru sudah memiliki izin mengajar sebagaimana SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. Selain guru memiliki ijin mengajar, guru pun akan mengikuti PPG (Program Profesi Guru).

Guru yang dinyatakan lulus PPG akan berstatus guru bersertifikasi dan akan mengajukan tunjangan profesi guru yang besarnya hampir sama dengan gaji guru. Dengan memperoleh Tunjangan Profesi Guru maka pendapatan guru sudah baik, status guru jelas sebagai guru profesional dan gurupun memiliki ijin untuk mengajar di sekolah pendapatan guru juga tak terpengaruh konstalasi politik daerah.

Lalu mengapa ada paslon yang tidak mau menerbitkan SK Bupati, semua itu kembali pada pengetahuan mereka dan tim sukses mereka.

Di Kalimantan Selatan, 13 Kabupaten/kota ditambah Pemprov Kalsel sudah menerbitkan SK bagi huru dan tenaga kependidikan. Maka itu sebaiknya guru dan tenaga kependidikan di Maros beserta keluarganya harus berpikir ulang untuk memilih pasangan calon yang enggan menerbitkan SK Bupati.

Lebih baik Guru dan Tenaga Kependidikan di Maros memastikan pilihan mereka kepada paslon yang jelas komitmennya terhadap guru.

Seperti diberitakan sejumlah media, calon Bupati, Andi Tajerimin Nur menemui khusus ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim untuk memastikan komitmen membangun dunia pendidikan di Maros. Tajerimin berkomitmen “Hari ini dilantik, besok SK Bupati untuk guru diterbitkan”.

Selain itu sebagai bentuk komitmennya bagi upaya perbaikan kualitas pendidikan di Maros, Tajerimin akan “menyerahkan” pendidikan ke MRR. Kata menyerahkan adalah permintaan Haji Tajerimin agar MRR turun ke Maros memberikan pendampingan, masukan, saran dan upaya konkret dalam mengelola pendidikan, tentu saja Dinas Pendidikan tetap menjalankan peran sentralnya dengan MRR sebagai advisor-nya.

Langkah mengajak MRR tentu saja adalah sebuah langkah cerdas Tajerimin. MRR adalah tokoh muda putra asli Maros yang menjadi tokoh nasional di bidang pendidikan pada usia yang masih sangat muda.

Di usia 37 tahun, MRR telah memimpin organisasi level nasional dan memberikan warna begitu jelas dalam dunia pendidikan terutama peningkatan kualitas guru, Kegemilangan ini ditulis oleh para guru dari seluruh penjuru Indonesia dalam buku “Strategi MRR Mengubah Wajah Pendidikan Indonesia” yang langsung menjadi best seller. Sebanyak 1.000 eksamplar cetakan pertamanya langsung terjual kurang dari seminggu.

Oleh karena itu Tajerimin sesungguhnya datang setelah 32 tahun mengais rezki di tanah Papua, kembali ke tanah kelahiran yang telah membawa sukses di negeri ingin memperbaiki kampung halamannya, terutama dalam dunia pendidikan. (*)

 

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Politik

Populer Minggu ini

Arsip

To Top