ikut bergabung

2021, Pemkab Gowa Terapkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

SOSIALISASI. Suasana sosialisasi IEPK yang diikuti para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa. (foto/ist)

Sulsel

2021, Pemkab Gowa Terapkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

GOWA, UJUNGJARI.COM — Untuk mengukur kemajuan pengelolaan risiko korupsi dan strategi pengawasan atas masalah korupsi di Kabupaten Gowa, Pemkab Gowa akan menerapkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada 2021 mendatang.

Mengawali penerapan program itu, Pemkab Gowa melalui Inspektorat menggandeng BPKP Sulsel menyelenggarakan  sosialisasi IEPK. Sosialisasi ini berlangsung di Baruga Karaeng Galesong, kantor Bupati Gowa, Rabu (25/11/2020) kemarin diikuti seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa.

Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel Suhendri Salim mengatakan IEPK merupakan salah satu program pencegahan korupsi dari BPKP dengan melakukan pengukuran atas pengendalian korupsi baik di satu SKPD maupun dalam suatu pemerintahan. 

Suhendri menjelaskan kerja IEPK ini akan melakukan pengukuran atas pengendalian korupsi dan memperoleh suatu gambaran terhadap kegiatan pencegahan korupsi di suatu perangkat. 

” Penggunaan program IEKP ini akan dimulai pada tahun 2021 mendatang, jadi saat ini dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar bisa dipahami oleh SKPD dengan baik,” kata Suhendri.

Sementara itu, Pjs Bupati Gowa Andi Aslam Patonangi mengatakan kegiatan ini sangat penting dilakukan apalagi dalam melakukan kerja pemerintahan harus ada tranparansi.

Aslam mengaku di tengah pandemi ini seluruh pemerintahan diharuskan melakukan realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan covid-19 pada tiga aspek yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. 

” Program dari BPKP ini sangat penting, khususnya dalam pengawasan penggunaan anggaran covid-19 di Kabupaten Gowa, karena dalam kondisi tersebut mekanisme mengharuskan kecepatan penggunaan, maka hal ini menjadi sesuatu sangat penting agar pengendalian risiko korupsi bisa diminimalisir,” jelasnya.

Baca Juga :   GNPK Minta Kejati Usut Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabo Tabo Rp75 M

Menurut Aslam, BPKP memiliki kewenangan dalam melakukan reviuw dan asistensi pada seluruh pemerintahan yang didalamnya mungkin akan timbul suatu risiko. Sehingga sosialisasi di Gowa ini menjadi bentuk perhatian BPKB agar sejak dini dilakukan pengendalian. 

” Terimakasih atas bimbingannya dengan memberikan sosialisasi ini, setidaknya seluruh SKPD bisa memperhatikan dan risiko yang timbul bisa dikurangi serta dalam penanganan anggaran covid-19 ini sesuai dengan sistem dan meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi,” kata Aslam.

Ia berharap para SKPD bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik agar dalam penggunaan program IEPK pada 2021 nanti bisa paham karena dalam sosialisasi ini terdapat strategi pencegahan korupsi dan bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian korupsi.-

dibaca : 16



Komentar Anda

Berita lainnya Sulsel


Populer Minggu ini

Arsip

To Top