JAKARTA, UJUNGJARI–Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) meminta semua kementrian berbenah dan lebih profesional terutama dalam mengambil kebijakan serta pengelolaan uang negara. Terutama kementrian yang melakukan pelelangan barang dan jasa, sangat berpotensi terjadi praktik korupsi.
“Semua kementrian harus berbenah dan lebih cermat serta profesional dalam mengambil kebijakan dan mengelola keuangan negara,” tegas Wakil Ketua Umum GNPK Pusat, Ramzah Thabraman, Kamis (26/11/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Ramzah, berkaitan dengan ditangkapnya Menteri Perikanan dan Kelautan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Ramzah menegaskan, GNPK terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhada Kementrian-Kementtian. Dan GNPK, kata Ramzah, telah memiliki data beberapa kementrian yang rawan terjadi tindak pidana korupsi.
Dugaan penyimpangan ini di dominasi oleh Kementrian yang melakukan pelelangan barang dan jasa serta perizinan yang rentang dengan dugaan gratifikasi.
“Apa yang dilakukan KPK dengan melakukan OTT kepada Edhy Prabowo merupakan bukti kalau dugaan penyalahgunaan jabatan di Kementrian masih rentan. Dan tidak menutup kemungkinan masih akan ada lagi OTT yang dilakukan kepada pejabat lain yang terindikasi melakukan korupsi,” tegas Ramzah. (*)
