ikut bergabung

Bongkar Paksa Bangunan Di Ba’tan Torut Berbuntut Panjang

Sulsel

Bongkar Paksa Bangunan Di Ba’tan Torut Berbuntut Panjang

RANTEPAO, UJUNGJARI.COM –, Pembongkaran bangunan gudang milik Amelia F.Kalasuso di To’ kaluku Ba’tan, karena ditengarai ditengah jalan penghubung Batulelleng dengan Kelurahan Ba’tan kecamatan Kesu’ bakal berbuntut panjang.

Pasalnya bangunan gudang gabah diatas lahan bersertifikat, belum pernah pemilik dihibahkan kepentingan jalan umum. Bahkan saat pembongkaran pemilik tidak dihadirkan, juga tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Anehnya lagi tanpa sepengetahuan pemilik tahun 2010 lalu masuk program PNPM.

Kami tidak terima pembongkaran bangunan milik klien Amelia F.Kalasuso, sebab tidak prosedural dan perbuatan melawan hukum, terang Frans Lading, SH.MH, kuasa hukum pemilik lahan, Senin (12/4) petang di Rantepao.

Menurut Frans Lading, setelah diberi kuasa pengacara bersama dua loyer lainnya akan berjuang sekuat tenaga haknya Amelia F.Kalasuso mencari  keadilan.

Pasalnya lokasi bangunan diklaim Pemda Torut jalan umum. Parahnya lagi OPD tehnis Pemda Torut Dinas Tata Ruang belum pernah melakukan verifikasi jika lahan tersebut diatas SHM pemilik sesuai Sertipikat Hak Milik No 72 Tahun 1983 atas nama Ibu Amelia.

Jadi lokasi bangunan gudang berukuran 5×7 meter masuk patok batas lahan bersertipikat, sehingga alasan Pemda Toraja Utara bongkar paksa gudang itu perbuatan melawan hukum pengrusakan, sebut Frans Lading.

Upaya Pemda Torut melalui Satpol PP tergesah-gesah melakukan pembongkaran sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 094.412/ST/IV/2021 itu cacat hukum. Bagaimana mungkin PLh Bupati Rede Roni Bare keluarkan surat perintah pembongkaran tanpa disertai hasil investigasi lapangan dulu, masa melakukan penertiban tanpa mengindahkan SOP.

Lanjut Frans pada 03 April 2021 siang, klien kami menemui Asisten II Torut, dan klien kami mendapatkan penjelaskan dasar Plh Bupati menerbitkan Surat Perintah Tugas  pembongkaran adalah Notulis pada pertemuan Bupati dan tokoh masyarakat Ba’tan pada hari Sabtu (27/3/2021).

Menyimak penjelasan diatas kami menilai dasar Plh menerbitkan surat perintah tugas cacat hukum, karena itu akan kami buktikan dan menguji di Pengadilan.

Kalau memang prosedur benar dan atas nama kepentingan publik kenapa tidak ditempuh jalur yang benar.

Memang itu jalan umum, sementara di Peta SHM milik klien kami tidak ada gambar jalan atau keterangan bahwa didalam SHM tidak ada jalan, gimana mungkin pematang dikatakan jalanan, kapan pemda membebaskan tanah klien kami untuk kepentingan jalan.

Kata Frans surat perintah pembongkaran yang dikeluarkan Plh Bupati Torut sama sekali tidak mengacu kepada bangunan tanpa IMB melainkan dalih fungsi jalan.

Surat Perintah tugas cacat hukum dan sangat merugikan klien kami sebab mengabaikan hak seorang klien yang tidak berdaya. Ini negara hukum, Pemda Torut harusnya hati-hati melakukan pembongkaran bangunan berdiri di atas tanah sertipikat.

Lucunya lagi pasca pembongkaran pemda Torut baru menimbun pematang dengan galian tanah liat campur batu agar kelihatan memang ini jalan. (*)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top