ikut bergabung

Bupati Ingin Tidak Ada Kontraktor Nakal di Pangkep

Sulsel

Bupati Ingin Tidak Ada Kontraktor Nakal di Pangkep

PANGKEP, UJUNGJARI.COM — Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) menginginkan terwujudnya pemerataan pembangunan pada semua wilayah, dataran rendah, dataran tinggi atau pengunungan dan wilayah kepulauan.

MYL meminta Dinas PU dan Tata Ruang agar selektif menentukan rekanan. Sebab dengan cara selektif dalam penentuan dan pengawasan rekanan, maka potensi rekanan nakal tidak akan memperoleh ruang.

Hal itu diungkapkan Bupati saat membuka orientasi pendampingan penyusunan doumen Renstra tahun anggaran 2021-2026 dinas pekerjaan umum(PU) dan dina penataan ruang, di salah satu hotel di Makassar, Kamis (16/9/21).

Dikatakan Bupati, pembangunan tidak boleh hanya difokuskan pada wilayah perkotaan saja. Akan tetapi, merata pada wilayah pegunungan dan wilayah kepulauan.

“Semua wilayah harus diperhatikan. terutama di kepulauan, apa hal strategis yang akan kita rencanakan dan berikan. Perhatian lebih untuk yang ada di pulau dan pegunungan,” ujarnya.

Selain itu, Bupati MYL menginginkan perwajahan baru pembangunan Pangkep. Ia mengatakan, saat ini pembangunan di Pangkep cukup baik. Akan tetapi, tetap memerlukan sentuhan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Mantan ketua DPRD Pangkep itu menginginkan, pembangunan monumental untuk dinikmati masyarakat.

Namun yang terpenting lanjutnya, ia menargetkan Pangkep harus terbebas dari banjir. Meski diakui, untuk mengatasi banjir butuh kerja keras semua pihak.

Ia juga menekankan kepada pihak dinas PU dan Tata ruang agar lebih selektif dalam menentukan rekanan. Agar, bangunan yang dihasilkan nantinya dapat bertahan lama untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Ingat, jangan sampai ada kontraktor nakal. Seleksi dan awasi dengan baik setiap tahapan pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, ketua panitia kegiatan, Parlina menyampaikan, kegiatan akan berlangsung selama tiga hari. Diikuti 47 peserta dari dinas PU, dinas tata ruang dan dinas pemukiman.

Sementara, nara sumber dari Bappeda, DPKD  dan Bagian hukum Pemerintah daerah.  (Udi)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top